KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan hanya ada 24 kawasan transit oriented development (TOD) di kawasan Jabodetabek. Hal itu telah diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki dalam webinar yang bertajuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Pengembangan Koridor Timur Jakarta yang diinisiasi Real Estate Indonesia (REI) pada Kamis (2/7) mengatakan, pengembangan kawasan TOD dilakukan untuk menjawab persoalan kemacetan yang terjadi. Menurut dia, rencana pengembangan TOD yang paling optimal hanya 24 karena hal itu menyangkut dengan pusat pemukiman. "Dari draf awal yang diajukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ada 52 rencana kawasan TOD. Tapi itu kami review ulang sehingga dalam Perpres Jabodetabek-Punjur hanya ditetapkan 24," ungkap pria yang akrab disapa Uki itu.
Pemerintah hanya menetapkan 24 kawasan TOD di Jabodetabek, ini rinciannya
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan hanya ada 24 kawasan transit oriented development (TOD) di kawasan Jabodetabek. Hal itu telah diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur). Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki dalam webinar yang bertajuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Pengembangan Koridor Timur Jakarta yang diinisiasi Real Estate Indonesia (REI) pada Kamis (2/7) mengatakan, pengembangan kawasan TOD dilakukan untuk menjawab persoalan kemacetan yang terjadi. Menurut dia, rencana pengembangan TOD yang paling optimal hanya 24 karena hal itu menyangkut dengan pusat pemukiman. "Dari draf awal yang diajukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ada 52 rencana kawasan TOD. Tapi itu kami review ulang sehingga dalam Perpres Jabodetabek-Punjur hanya ditetapkan 24," ungkap pria yang akrab disapa Uki itu.