JAKARTA. Keinginan pemerintah Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menggenjot pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan menemui hambatan besar. Hambatan tersebut salah satunya datang dari kebutuhan anggaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada kurun waktu lima tahun ke depan.

Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, berdasarkan perkiraan yang dibuat oleh Bappenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019, total kebutuhan anggaran infrastruktur yang diperlukan selama lima tahun ke depan mencapai Rp 5.519 triliun. Dari total kebutuhan anggaran tersebut ternyata, total anggaran yang bisa dipenuhi oleh pemerintah hanya mencapai Rp 1.400 triliun atau 29% dari total kebutuhan anggaran yang diperlukan.

“Padahal kemarin kami minta pemerintah bisa memenuhi Rp 2.215 triliun atau 41%, tapi apa boleh buat,” kata Deddy pekan kemarin.

Program NHM Peduli Sukses Pulihkan Akses Air Bersih di Kao Barat

Dedy mengatakan, karena permasalahan tersebut itulah pemerintah akan memutar otak agar dana pembangunan infrastruktur tersebut bisa dipenuhi. Beberapa cara yang akan dilakukan adalah dengan mengerjasamakan pembangunan proyek infrastruktur dengan pihak swasta. Menyerahkan pembangunan infrastruktur ke swasta.

Selain itu, pemerintah juga harus mengandalkan utang pinjaman luar negeri untuk bisa memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Dedy mengatakan, 20%-25% dari proyek yang akan dibangun dengan anggaran Rp 5.519 triliun akan didanai dengan pinjaman luar negeri.

Sementara itu, 45% proyek lainnya akan dikerjasamakan dengan swasta. Suryadi Sasmita, Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sementara itu dari sisi swasta mengatakan agar swasta bisa antusias dalam mendukung keinginan pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur, pemerintah harus mengambil beberapa kebijakan. Pertama, memberikan kepastian hukum.

Suryadi mengatakan, selama ini kepastian hukum bagi swasta dalam menjalankan investasi termasuk di sektor infrastruktur tidak menentu. “Hukum di Indonesia berubah terus, ini sekarang membuat kepercayaan investor di sektor infrastruktur menurun, mengingat investasi sektor infrastruktur ini kan jangka panjang,” katanya.

Selain itu, Suryadi juga meminta pemerintah bisa memberikan kemudahan bagi investor untuk membenamkan investasinya di Indonesia, salah satunya perizinan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News