JAKARTA. Keinginan pemerintah Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menggenjot pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan menemui hambatan besar. Hambatan tersebut salah satunya datang dari kebutuhan anggaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada kurun waktu lima tahun ke depan. Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, berdasarkan perkiraan yang dibuat oleh Bappenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019, total kebutuhan anggaran infrastruktur yang diperlukan selama lima tahun ke depan mencapai Rp 5.519 triliun. Dari total kebutuhan anggaran tersebut ternyata, total anggaran yang bisa dipenuhi oleh pemerintah hanya mencapai Rp 1.400 triliun atau 29% dari total kebutuhan anggaran yang diperlukan. “Padahal kemarin kami minta pemerintah bisa memenuhi Rp 2.215 triliun atau 41%, tapi apa boleh buat,” kata Deddy pekan kemarin.
Dedy mengatakan, karena permasalahan tersebut itulah pemerintah akan memutar otak agar dana pembangunan infrastruktur tersebut bisa dipenuhi. Beberapa cara yang akan dilakukan adalah dengan mengerjasamakan pembangunan proyek infrastruktur dengan pihak swasta. Menyerahkan pembangunan infrastruktur ke swasta. Selain itu, pemerintah juga harus mengandalkan utang pinjaman luar negeri untuk bisa memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Dedy mengatakan, 20%-25% dari proyek yang akan dibangun dengan anggaran Rp 5.519 triliun akan didanai dengan pinjaman luar negeri.
