KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai jalan memutar untuk menguasai saham 51% di PT Freeport Indonesia (PTFI), pemerintah diminta cermat dalam mengambil 40% Participating Interest (PI) milik Rio Tinto di tambang Grasberg Timika, Papua.

Pasalnya, saat ini sesuai dengan perjanjian bersama dengan Freeport Indonesia, Rio Tinto baru bisa mengambil produksi penuh 40% itu pada tahun 2022. Sementara, saat ini, diketahui, porsi produksi yang diterima oleh Rio Tinto hanyalah 40% kelebihan produksi yang digarap oleh Freeport.

Hal itu dikatakan oleh, Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso. Ia menilai, bahwa Rio Tinto baru memiliki hak pembagian produksi pada tahun 2022.

“Nah bagaimana jika pemerintah membeli PI Rio Tinto sebelum tahun 2022? karena bagian produksi belum semuanya dan menjadi saham,” terangnya kepada Kontan.co.id, Rabu (27/12).

Maka dari itu, kata Budi, pemerintah perlu mencermati dalam melakukan valuasi pembelian PI 40% milik Rio Tinto dan syarat serta kondisi ketika PI dikonversi menjadi saham.

“Saat ini pembagian produksi kepada Rio Tinto hanya didapat ketika ada peningkatan produksi, bukan mendapat bagian dari kapasitas produksi,” urainya.

Ia menambahkan, bahwa yang masih jadi pertanyaan, apakah setelah tahun 2022 ketika produksi 40% tambang Grasberg sudah diperoleh penuh, apakah memerlukan top up pendanaan.

“Artinya konversi sahamnya tidak serta merta 40%, perlu ada tambahan dana lagi berkaitan dengan rencana investasinya ke depan,” tandasnya.

Sementara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatoit Ariyono mengatakan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memiliki 51% saham di tambang Grasberg, Papua.

"Kalau itu (51%) tercapai, mau asalnya dari mana ya bisa disebut divestasi," terangnya di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (27/12).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto