JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia minta kepada pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan agar fokus terhadap pembangunan perluasan Pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok. Perluasan tersebut sudah mendesak karena kapasitas pelabuhan Tanjung Priok sudah melewati dari kapasitas yang ada 5 juta TEUS (twenty foot equivalent unit). “Selama ini ekspor Indonesia melalui Tanjung Priok ini mencapai sekitar 65%. Perluasan Tanjung Priok dengan membangun Kalibaru harus segera direalisasikan, sehingga pada saat pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) 2015 Indonesia sudah siap. Jangan sampai AEC datang infrastruktur kita belum siap,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, hari ini (6/6) kepada wartawan. Kadin juga meminta kepada Kementerian Koordinator Perekonomian turun tangan agar tarik menarik pembangunan perluasan Kalibaru dengan menganjurkan agar pembangunan Pelabuhan Cilamaya bisa ditunda dulu. “Pemerintah sebaiknya fokus terhadap perluasan Kalibaru Tanjung Priok karena sudah lebih siap mulai Juli ini dan tinggal groundbreaking di tahun ini. Di lain pihak pembangunan pelabuhan Cilamaya belum siap apalagi masih mengandalkan pembiayaan pemerintah APBN yang masih jauh dari implementasi,” ungkap Natsir. Pihaknya juga berharap agar DPR dapat memfokuskan dulu perluasan di Tanjung Priok Kalibaru dibandingkan dengan Cilamaya yang masih dalam wacana. Menurut Natsir, pembangunan Cilamaya bisa dibangun setelah perluasan Kalibaru selesai dan berfungsi dengan baik. “Tepatnya Cilamaya mulai dibangun di tahun 2017, karena semua pihak harus fokus pada Kalibaru terlebih dahulu. Dunia usaha sangat berharap perluasan Tanjung Priok dapat direalisasi agar biaya logistik dapat turun dari 17 % menjadi 10 % dari biaya produksi pada saat memasuki AEC 2015,” paparnya.
Pemerintah harus fokus perluasan pelabuan Kalibaru
JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia minta kepada pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan agar fokus terhadap pembangunan perluasan Pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok. Perluasan tersebut sudah mendesak karena kapasitas pelabuhan Tanjung Priok sudah melewati dari kapasitas yang ada 5 juta TEUS (twenty foot equivalent unit). “Selama ini ekspor Indonesia melalui Tanjung Priok ini mencapai sekitar 65%. Perluasan Tanjung Priok dengan membangun Kalibaru harus segera direalisasikan, sehingga pada saat pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) 2015 Indonesia sudah siap. Jangan sampai AEC datang infrastruktur kita belum siap,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur, hari ini (6/6) kepada wartawan. Kadin juga meminta kepada Kementerian Koordinator Perekonomian turun tangan agar tarik menarik pembangunan perluasan Kalibaru dengan menganjurkan agar pembangunan Pelabuhan Cilamaya bisa ditunda dulu. “Pemerintah sebaiknya fokus terhadap perluasan Kalibaru Tanjung Priok karena sudah lebih siap mulai Juli ini dan tinggal groundbreaking di tahun ini. Di lain pihak pembangunan pelabuhan Cilamaya belum siap apalagi masih mengandalkan pembiayaan pemerintah APBN yang masih jauh dari implementasi,” ungkap Natsir. Pihaknya juga berharap agar DPR dapat memfokuskan dulu perluasan di Tanjung Priok Kalibaru dibandingkan dengan Cilamaya yang masih dalam wacana. Menurut Natsir, pembangunan Cilamaya bisa dibangun setelah perluasan Kalibaru selesai dan berfungsi dengan baik. “Tepatnya Cilamaya mulai dibangun di tahun 2017, karena semua pihak harus fokus pada Kalibaru terlebih dahulu. Dunia usaha sangat berharap perluasan Tanjung Priok dapat direalisasi agar biaya logistik dapat turun dari 17 % menjadi 10 % dari biaya produksi pada saat memasuki AEC 2015,” paparnya.