KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menambahkan kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,5 juta ton. Sebelumnya ditetapkan kuota impor beras tahun ini sebanyak 2 juta ton, ditambah 300.000 ton carry over tahun 2022.

Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan importasi beras dari China sebanyak 1 juta ton. Rencana impor beras dari China akan dilakukan apabila negara-negara lain yang sebelumnya berkontrak dengan Indonesia tidak jadi mengekspor berasnya ke Indonesia.

Meski demikian, pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, pemerintah perlu menghitung dengan cermat berapa kebutuhan impor yang diperlukan. Pasalnya jika 1,5 juta ton kuota tambahan impor beras terealisasi 1 juta ton, menurut dia, sudah mencukupi hingga memasuki panen tahun raya 2024.

"Maksimal 1 juta kalau lebih dari itu kita kemungkinan akan harus menerima dampak buruknya saat bulan panen raya tahun depan," kata Khudori dihubungi Kontan.co.id, Rabu (18/10).

Baca Juga: Buwas: 500.000 Ton Beras Impor Tambahan Akan Masuk pada Pertengahan Desember

Khudori memperkirakan stok beras akhir tahun sekitar 622.000 ton. Jumlah tersebut belum ditambah impor tambahan.

Sebab, kata Khudori, Badan Pangan Nasional berharap Bulog dapat merealisasikan impor tambahan sekitar 600.000 ton. Dengan demikian stok akhir cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog sekitar 1,3 juta ton.

Kemudian berkaca pada prakiraan BMKG bahwa wilayah produksi padi akan mengalami tanpa hujan 60 hari. Hal ini berakibat musim tanam mundur 2 bulan maka panen juga akan mundur 2 bulan. Panen raya tahun depan diperkirakan mundur akhir April atau awal Mei. 

Kemudian dengan adanya pemilu maka permintaan beras akan meningkat, ditambah  tak lama kemudian ada Ramadan dan Idul Fitri. 

Maka, Khudori meminta pemerintah selain memastikan kecukupan beras sampai akhir tahun, juga harus menghitung kecukupan beras sampai akhir April atau awal Mei tahun depan. 

Hitungan dia, paling banyak impor beras sebanyak 1 juta ton. Namun, masih ada banyak kemungkinan yang terjadi dalam dunia perberasan.

Pemerintah juga harus memperhitungkan tambahan lahan tanam 500.000 hektare dari Kementerian Pertanian. Jika tanam cepat tersebut pada November menghasilkan panen yang baik maka kemungkinan kebutuhan impor akan lebih sedikit lagi. 

"Sebelumnya, Menteri Pertanian bilang ada 500.000 ha lahan tanam cepat. Ini kalau ada hasilnya bagus maka itu bisa jadi beda hitungan. Oleh karenanya perlu perhitungan yang hati-hati untuk kebutuhan. Tapi setidaknya maksimal impor 1 juta ton," jelasnya. 

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Rachmi Widiriani menuturkan, sesuai dengan ketetapan Kepala Bapanas untuk cadangan beras pemerintah (CBP), ending stok/stok akhir tahun target minimum sebesar 1,2 juta ton.

Penyaluran CBP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga. Selain itu penyediaan dari produksi pemerintah juga berharap harga di konsumen bisa turun. 

"Saat ini di Bulog ada 1,5 juta ton beras dan akan datang tambahan lagi sampai akhir tahun dari pengadaan luar negeri. Dari produksi dalam negeri, Bulog masih bisa membeli dengan komersial, namun jumlahnya sedikit," jelasnya. 

Baca Juga: Soal Rencana Impor Beras dari China, Begini Penjelasan Bulog

Rachmi mengatakan, pelaksanaan importasi beras akan dilakukan  secara terukur. Impor beras juga akan mempertimbangkan produksi di dalam negeri. 

"Ini agar tidak merugikan petani. Bulan depan mulai hujan, petani mulai tanam. KSA BPS dapat memprediksi panen 3-4 bulan setelah tanam," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat