JAKARTA. Persoalan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2014 yang hanya tumbuh 5,21%, tidak hanya karena persoalan buruk kualitas pertumbuhan ekonomi. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, kinerja ekonomi juga dihadapkan pada melambatnya angka pertumbuhan. Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengungkapkan, pemerintah harusnya melakukan kebijakan efektifitas pergeseran dan realokasi anggaran. Menurut Enny, hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah bahwa konsep pergeseran anggaran belanja bukan pemotongan anggaran melainkan efisiensi belanja. "Jadi pemotongan tidak dilakukan secara pukul rata terhadap setiap kementerian, namun dilakukan secara selektif," ujar Enny dalam diskusi Indef di Jakarta, Selasa (20/5). Kebijakan realokasi anggaran menurut Enny, tidak akan berdampak pada pengurangan program dan kegiatan produktif. Sehingga, hal tersebut tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan. "Anggaran yang dapat direalokasikan adalah anggaran yang dapat diefisiensikan seperti perjalanan dinas, belanja operasional, sosialisasi, manajemen, rapat dan sebagainya," jelasnya. Selain itu, lanjut Enny, pergeseran bukan berasal dari belanja yang tidak mengikat seperti belanja modal utamanya belanja pembangunan infrastruktur. Menurut Enny, perkembangan infrastruktur di Indonesia relatif lambat. Infrastruktur Indonesia menempati peringkat 61 dari 144 negara. Peringkat ini masih di bawah Thailand yang berada pada posisi 47 dan Malaysia di peringkat 29. Hal ini berdasarkan review dari The Global Competitiveness Report 2013-2014. Panjang jalan raya di Indonesia yang sepanjang 502 kilometer, tidak sebanding dengan luas daratannya yang mencapai 1.919.443 kilometer persegi. "Maka tidak mampu menunjang aktivitas ekonomi secara optimal. Begitu juga dengan infrastruktur udara dan laut," ucap Enny. Buruknya infrastruktur juga terlihat pada infrastruktur energi dimana pengembangan energi alternatif dan energi non-BBM yaitu gas bumi, panas bumi, belum terlihat karena terbentur masalah infastruktur.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah harus lakukan realokasi anggaran
JAKARTA. Persoalan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2014 yang hanya tumbuh 5,21%, tidak hanya karena persoalan buruk kualitas pertumbuhan ekonomi. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, kinerja ekonomi juga dihadapkan pada melambatnya angka pertumbuhan. Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengungkapkan, pemerintah harusnya melakukan kebijakan efektifitas pergeseran dan realokasi anggaran. Menurut Enny, hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah bahwa konsep pergeseran anggaran belanja bukan pemotongan anggaran melainkan efisiensi belanja. "Jadi pemotongan tidak dilakukan secara pukul rata terhadap setiap kementerian, namun dilakukan secara selektif," ujar Enny dalam diskusi Indef di Jakarta, Selasa (20/5). Kebijakan realokasi anggaran menurut Enny, tidak akan berdampak pada pengurangan program dan kegiatan produktif. Sehingga, hal tersebut tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan. "Anggaran yang dapat direalokasikan adalah anggaran yang dapat diefisiensikan seperti perjalanan dinas, belanja operasional, sosialisasi, manajemen, rapat dan sebagainya," jelasnya. Selain itu, lanjut Enny, pergeseran bukan berasal dari belanja yang tidak mengikat seperti belanja modal utamanya belanja pembangunan infrastruktur. Menurut Enny, perkembangan infrastruktur di Indonesia relatif lambat. Infrastruktur Indonesia menempati peringkat 61 dari 144 negara. Peringkat ini masih di bawah Thailand yang berada pada posisi 47 dan Malaysia di peringkat 29. Hal ini berdasarkan review dari The Global Competitiveness Report 2013-2014. Panjang jalan raya di Indonesia yang sepanjang 502 kilometer, tidak sebanding dengan luas daratannya yang mencapai 1.919.443 kilometer persegi. "Maka tidak mampu menunjang aktivitas ekonomi secara optimal. Begitu juga dengan infrastruktur udara dan laut," ucap Enny. Buruknya infrastruktur juga terlihat pada infrastruktur energi dimana pengembangan energi alternatif dan energi non-BBM yaitu gas bumi, panas bumi, belum terlihat karena terbentur masalah infastruktur.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
