KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sebaiknya segera menetapkan standar kelayakan penunjukkan penyalur pupuk bersubsidi. Langkah ini guna mencegah konflik antar pelaku distribusi dan memastikan penyaluran berjalan efektif di lapangan. Pemerintah harus menyiapkan standardisasi penyalur pupuk bersubsidi oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan Koperasi Merah Putih. Langkah ini guna mencegah munculnya potensi konflik penyaluran pupuk bersubsidi ke petani.

Ketua Kelompok Penyelenggaraan Penyuluhan Kementerian Pertanian (Kementan), Acep Hariri mengatakan, pihaknya berupaya memastikan agar Gapoktan bisa menjadi titik serah terakhir pupuk bersubsidi ke petani. Kebijakan in untuk memangkas rantai kirim pupuk bersubsidi menjadi lebih pendek.

"Jika di desa sudah ada 1-2 kios penyalur pupuk, Gapoktan tidak diperlukan lagi. Intinya jangan sampai petani mengambil pupuk bersubsidi yang lokasinya terlalu jauh," imbuh Acep, Selasa (17/6). 

Rekomendasi Fashion Hunting Spot di Bangkok

Ekonom Indef, Esther Sri Astuti mengatakan, kehadiran pupuk bersubsidi membantu petani untuk menaikkan produktivitas tanaman pangan. Sejauh ini produktivitas tanaman petani di Indonesia rendah dibanding petani di negara lain. Ia memberikan ilustrasi, rata-rata produktivitas panenan kopi di Indonesia hanya 800 kg per hektare (ha).  Sebagai perbandingan, Vietnam bisa 4 ton per ha dan Brasil 6 ton per ha.

Baca Juga: Kementan Dorong Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Lebih Tepat Sasaran

"Nilai tukar petani Indonesia sangat rendah dan menghadapi problem regenerasi petani. Dengan subsidi pupuk kita harapkan bisa menekan biaya produksi petani. Biaya pupuk berkontribusi pada 20% biaya tanam petani," kata Esther. 

Sementara Ketua Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) Sekolah Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Faroby Falatehan menekankan, pemerintah serius menyiapkan dan membina Gapoktan dan Koperasi Merah Putih sebagai penyalur pupuk bersubsidi.

Dari hasil peninjauan di lapangan, 79,6% Gapoktan  tidak siap sebagai penyalur pupuk subsidi. Lalu 20,4% siap tapi harus disertai pendampingan.  Menurut dia, ketidaksiapan Gapoktan sebagai penyalur pupuk bersubsidi karena mereka tidak memenuhi hampir seluruh indikator kesiapan.

Pihaknya merekomendasikan ke pemerintah agar mencari saluran pemasaran pupuk bersubsidi yang paling efisiee. Seperti melalui pelaku Usaha Distribusi (PUD) berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News