JAKARTA. Kondisi geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di selat Hormuz terus memanas. Kondisi ini harus diwaspadai karena menyebabkan lonjakan harga minyak. Dus, hal ini akan mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mematok harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 90 per barel. Pengamat Energi Kurtubi mengatakan, jika kondisi Iran belum membaik, maka harga ICP tahun ini bisa menembus US$ 150 per barel. Kondisi ini menyebabkan pemerintah tak akan punya opsi lain kecuali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kurtubi mengatakan, setiap harinya, selat Hormuz menjadi salah satu jalur untuk mengirimkan sekitar 17 juta barrel minyak untuk kebutuhan dunia. Jika kondisi di daerah tersebut masih stabil, maka harga minyak akan menembus US$ 115 per barrel. Namun, jika terjadi pemblokiran oleh Iran, maka dalam hitungan jam, akan ada kenaikan US$ 20 per barelnya. "Kalau eskalasi geopolitik di Iran dan Barat terus meningkat dan pemblokiran dilakukan berhari-hari, maka bisa dipastikan harga minyak bisa mencapai US$ 150 per barel," ujar Kurtubi saat dihubungi KONTAN, Senin ( 23/1). Pasokan yang dikirim melalui selat Hormuz tersebut sangat besar sehingga semua negara akan terkena dampaknya dan suplai minyak dunia dipastikan menyusut. Hal ini akan mempengaruhi perubahan defisit dalam APBN 2012. Asal tahu saja, dalam nota keuangan APBN 2012, setiap perubahan harga ICP US$ 1 akan menambah potensi defisit Rp 430 miliar - Rp 530 miliar. Kurtubi mengatakan, jika pemerintah mengambil opsi kenaikan harga BBM, maka perubahan defisit akan lebih kecil jika dibandingkan pemerintah melakukan pembatasan. Namun, dengan catatan, pemerintah juga bisa menjaga lifting minyak sesuai target. "Saya rasa, pemerintah bisa menjaga lifting minyak sesuai target," kata dia. Kurtubi menjelaskan, pembatasan BBM tidak akan menyelesaikan masalah karena menggiring masyarakat yang tadinya mengonsumsi premium menjadi pertamax. Ambillah skenario terburuknya, yaitu jika kondisi geopolitik Iran tidak membaik dan harga minyak mencapai US$ 150 per barel, maka harga premium akan meloncat menjadi Rp 15.000 per liter. Nah, menurut Kurtubi, masyarakat yang dipaksa mengonsumsi premium akan terbebani lebih besar. "Ini kebijakan yang salah dan harus dikubur dalam-dalam karena menggiring masyarakat dari minyak ke minyak. Kalau harga minyak naik, ini tidak menyelesaikan masalah, malah akan membebani rakyat karena pertamax naik tinggi," tandasnya. Kurtubi mengatakan, satu-satunya jalan adalah menaikkan harga BBM sekaligus melakukan konversi dari BBM ke BBG secara bertahap. Hal ini ditengarai akan memberikan beban subsidi yang lebih kecil. Hitungan Kurtubi, setiap kenaikan Rp 1000 per liter terhadap BBM subsidi, akan melonggarkan beban anggaran sebesar Rp 30 triliun. Meski demikian, anggaran subsidi yang diacu dalam APBN 2012 dipastikan tetap akan meningkat seiring kenaikan harga minyak. Namun, Kurtubi memberi catatan, kalau beban tersebut akan tercover dari penerimaan migas yang juga akan meningkat. "Kalau harga minyak naik, beban subsidi memang akan meningkat tetapi bisa tercover dari kenaikan penerimaan migas," ujarnya.
Pemerintah harus segera ambil keputusan BBM
JAKARTA. Kondisi geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di selat Hormuz terus memanas. Kondisi ini harus diwaspadai karena menyebabkan lonjakan harga minyak. Dus, hal ini akan mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mematok harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 90 per barel. Pengamat Energi Kurtubi mengatakan, jika kondisi Iran belum membaik, maka harga ICP tahun ini bisa menembus US$ 150 per barel. Kondisi ini menyebabkan pemerintah tak akan punya opsi lain kecuali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kurtubi mengatakan, setiap harinya, selat Hormuz menjadi salah satu jalur untuk mengirimkan sekitar 17 juta barrel minyak untuk kebutuhan dunia. Jika kondisi di daerah tersebut masih stabil, maka harga minyak akan menembus US$ 115 per barrel. Namun, jika terjadi pemblokiran oleh Iran, maka dalam hitungan jam, akan ada kenaikan US$ 20 per barelnya. "Kalau eskalasi geopolitik di Iran dan Barat terus meningkat dan pemblokiran dilakukan berhari-hari, maka bisa dipastikan harga minyak bisa mencapai US$ 150 per barel," ujar Kurtubi saat dihubungi KONTAN, Senin ( 23/1). Pasokan yang dikirim melalui selat Hormuz tersebut sangat besar sehingga semua negara akan terkena dampaknya dan suplai minyak dunia dipastikan menyusut. Hal ini akan mempengaruhi perubahan defisit dalam APBN 2012. Asal tahu saja, dalam nota keuangan APBN 2012, setiap perubahan harga ICP US$ 1 akan menambah potensi defisit Rp 430 miliar - Rp 530 miliar. Kurtubi mengatakan, jika pemerintah mengambil opsi kenaikan harga BBM, maka perubahan defisit akan lebih kecil jika dibandingkan pemerintah melakukan pembatasan. Namun, dengan catatan, pemerintah juga bisa menjaga lifting minyak sesuai target. "Saya rasa, pemerintah bisa menjaga lifting minyak sesuai target," kata dia. Kurtubi menjelaskan, pembatasan BBM tidak akan menyelesaikan masalah karena menggiring masyarakat yang tadinya mengonsumsi premium menjadi pertamax. Ambillah skenario terburuknya, yaitu jika kondisi geopolitik Iran tidak membaik dan harga minyak mencapai US$ 150 per barel, maka harga premium akan meloncat menjadi Rp 15.000 per liter. Nah, menurut Kurtubi, masyarakat yang dipaksa mengonsumsi premium akan terbebani lebih besar. "Ini kebijakan yang salah dan harus dikubur dalam-dalam karena menggiring masyarakat dari minyak ke minyak. Kalau harga minyak naik, ini tidak menyelesaikan masalah, malah akan membebani rakyat karena pertamax naik tinggi," tandasnya. Kurtubi mengatakan, satu-satunya jalan adalah menaikkan harga BBM sekaligus melakukan konversi dari BBM ke BBG secara bertahap. Hal ini ditengarai akan memberikan beban subsidi yang lebih kecil. Hitungan Kurtubi, setiap kenaikan Rp 1000 per liter terhadap BBM subsidi, akan melonggarkan beban anggaran sebesar Rp 30 triliun. Meski demikian, anggaran subsidi yang diacu dalam APBN 2012 dipastikan tetap akan meningkat seiring kenaikan harga minyak. Namun, Kurtubi memberi catatan, kalau beban tersebut akan tercover dari penerimaan migas yang juga akan meningkat. "Kalau harga minyak naik, beban subsidi memang akan meningkat tetapi bisa tercover dari kenaikan penerimaan migas," ujarnya.
