KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025. Penghematan anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

Adapun anggaran tersebut akan direalokasi untuk kebutuhan program prioritas Prabowo, seperti yang ada dalam Asta Cita, dan quick win termasuk di dalamnya program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG).

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai, bila penghematan anggaran Rp 306,69 triliun berhasil dilakukan, tampaknya tidak seharusnya semuanya dialokasikan untuk program MBG ataupun program lainnya.

KB Bank Ajak Generasi Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif Melalui Program GenKBiz

Baca Juga: BPJS Kesehatan Berpotensi Defisit Rp 20 Triliun pada 2024, Begini Saran Ekonom

Hal ini mengingat, target pendapatan negara tahun ini berpotensi tak mencapai target, dan juga kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang tertahan, sehingga potensi penerimaan tambahan menjadi hilang.

“Target pendapatan APBN 2025 tampak makin berat untuk dicapai, antara lain karena tarif PPN tertahan dan prospek perekonomian tak menjadi lebih baik dari 2024,” tutur Awalil kepada Kontan, Kamis (23/1).

Menurutnya penghematan anggaran bisa dilakukan untuk mencegah defisit lebih lebar. Sebagai informasi, rencana defisit APBN 2025 sebesar Rp 616 triliun atau 2,53 dari PDB. Nah bila pendapatan diproyeksikan tidak sesuai target, maka penghematan belanja menjadi solusi.

Baca Juga: Ini Saran Ekonom Paramadina Soal Harga Minyak Global di Tengah Konflik Timur Tengah

Lebih lanjut, Awalil menghitung, bila pemerintah berhasil menghemat anggaran Rp 306,69 triliun, maka yang bisa dialokasikan ke belanja lainnya hanya sekitar separuhnya atau Rp150 triliun.

“Bisa saja untuk MBG dan beberapa program prioritas Prabowo atau quick win yang lain. Sebagian lainnya Rp 50 triliun bisa pula untuk tambahan belanja beberapa K/L baru atau hasil pemekaran yang justru terlampau kecil,” jelasnya.

Sementara itu, anggaran sisanya atau sekitar Rp 100 triliun bisa digunakan untuk mengantisipasi jika pendapatan negara tidak mencapai target, agar defisit masih bisa dipertahankan kisaran Rp 616,2 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News