JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) telah menyisir beberapa pos anggaran yang dapat dipangkas sebagai upaya efisiensi. Setidaknya, lebih dari 1.000 paket pekerjaan di instansi ini menjadi sasaran pemangkasan anggaran di tahun ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU-Pera Taufik Widjoyono menjelaskan, dari total efisiensi anggaran yang dibebankan kepada Kementerian PU-Pera sebesar Rp 8,4 triliun, direktorat yang mendapat potongan anggaran paling besar yakni Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 5 triliun dan disusul Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Rp 1,9 triliun.

Sedangkan penghematan Direktorat Jenderal Cipta Karya mencapai Rp 1 triliun dan penyediaan perumahan Rp 325 miliar (lihat tabel). "Lainnya kecil, hanya pelengkap," kata Taufik, akhir pekan lalu.

Menurut Taufik, komposisi besaran pemangkasan anggaran dari masing-masing direktorat jenderal ini masih berpeluang berubah sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan instruksi presiden (Inpres) yang menjadi payung hukum pemangkasan anggaran itu terbit. Perubahan ini menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Tapi, Taufik bilang, total anggaran yang akan dihemat dari Kementerian PU-Pera tidak akan berubah. "Surat menyurat sudah dikirim dari kami tentang pemotongan anggaran proyek, nanti setelah itu dikeluarkan PMK dan tentunya ujung-ujungnya akan ada Inpres," ujar Taufik.

Proyek tak mendesak

Menurut Taufik, proyek yang akan menjadi sasaran efisiensi anggaran di Kementerian PU-Pera adalah proyek rutin tahunan yang sifatnya tidak mendesak dan proyek yang proses lelangnya bermasalah. Kementerian ini juga akan menghemat belanja barang, yakni rehabilitasi gedung, pembelian kendaraan, rapat, dan perjalanan dinas

Selain itu, Kementerian PU-Pera juga akan menghapus anggaran bagi proyek yang lelangnya belum terlaksana hingga saat ini. Salah satunya adalah proyek pembangunan pengaman pantai (turap) yang akan dialokasikan kembali di anggaran di tahun 2017.

Tetapi, bujet untuk proyek infrastruktur prioritas yang sudah menjadi janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti pembangunan jalan tol, waduk, pengembangan wilayah perbatasan dan kontrak yang sifatnya tahun jamak (multiyears) tidak akan dikurangi.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menegaskan, tahun 2016 ini Kementerian PU-Pera mendapat alokasi anggaran Rp 104 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 80 triliun digunakan untuk membayar biaya konstruksi.

Presiden Jokowi mengatakan, alokasi belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur tidak boleh lagi terjebak pada pola money follow function. Ke depan, penganggaran harus mengikuti pola money follow program. Alhasil, penganggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur bisa fokus dan dipercepat pelaksanaannya. "Infrastruktur itu kunci menekan biaya logistik, menambah daya saing, dan bisa menyatukan antar kota, provinsi, kabupaten, dan pulau," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia