KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Pemerintah masih mengevaluasi penerapan mandatori biodiesel 50% atau B50 pada 2027.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan baku sekaligus menghitung dampak kebijakan terhadap industri sawit dan keuangan negara.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan, pemerintah akan menggelar rapat terkait mandatori biodiesel 2027 pada pekan depan.

Menurut dia, pemerintah perlu melihat kesiapan teknis, kecukupan bahan baku, hingga aspek finansial sebelum menetapkan kebijakan B50 tahun depan.

Baca Juga: B50 Butuh 18 Juta Ton CPO, Ekspor Sawit Indonesia Bisa Makin Menyusut

"Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial," kata Eniya, dalam sesi Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Kamis (12/11/2026).

Eniya mengatakan, pemerintah memahami kekhawatiran pelaku industri mengenai potensi berkurangnya pasokan bahan baku akibat peningkatan serapan sawit untuk program biodiesel.

Namun, berdasarkan evaluasi sementara, pasokan bahan baku dinilai masih mencukupi kebutuhan mandatori biodiesel hingga 2027.

Dengan kondisi tersebut, Eniya menilai aktivitas ekspor sawit masih dapat berjalan. Meski begitu, pemerintah masih menghitung berbagai risiko sebelum menentukan besaran bauran biodiesel tahun depan.

"Saya masih punya waktu satu bulan," ujarnya.

Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik telah mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83% dari total alokasi 16,75 juta kiloliter.

Baca Juga: B50 Mulai Berlaku Oktober 2026, Ini Persiapan Infrastruktur Pertamina Patra Niaga

Eniya menambahkan, insentif biodiesel saat ini masih diberikan khusus untuk sektor public service obligation (PSO). Di sisi lain, permintaan biodiesel dari sektor non-PSO juga terus meningkat.

Dari sisi lain, ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan adanya risiko apabila penerapan B50 dilakukan secara kaku tanpa mekanisme penyesuaian.

Berdasarkan simulasi kuantitatif periode 2027–2030, penerapan B50 secara fixed mandate berpotensi menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.

Namun, kebijakan tersebut juga berisiko mengurangi volume ekspor CPO karena pasokan sawit lebih banyak terserap untuk kebutuhan domestik.

"Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan," kata Achmad.

Baca Juga: B50 Jangkau 6.050 SPBU, DPR Minta Penyaluran Diselesaikan Secara Tertib dan Merata

Karena itu, Achmad mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema B50 yang lebih adaptif dengan batas pengaman fiskal dan pasokan.

Dengan mekanisme tersebut, tingkat bauran biodiesel dapat disesuaikan mengikuti perubahan harga pasar sehingga penyaluran biodiesel tetap optimal tanpa menambah tekanan terhadap keuangan negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News