KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali memutuskan untuk mengimpor kembali beras guna memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Impor 500.000 ton beras ditugaskan pemerintah kepada Bulog sebagai CBP.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, keputusan impor didasarkan pada indikator yang tidak sembarangan. Ia menjelaskan, dahulu impor diputuskan dengan tiga indikator.

Pertama, produksi naik atau turun. Kedua, harga naik atau turun, dan ketiga cadangan beras yang dikelola Bulog cukup setidaknya untuk 3 bulan penyaluran.

"Jika dua indikator terpenuhi, impor bisa dilakukan," kata Khudori kepada Kontan.co.id, Senin (15/5).

Baca Juga: Realisasi Impor Beras Bulog Tahap I Capai 132.000 Ton, Ada 290.000 Ton akan Menyusul

Menurutnya, Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) harus merekonstruksi ulang kebijakan perberasan agar terintegrasi.

"Sudah banyak hal yang dilakukan Bapanas. Tapi kebijakan perberasan belum kembali terintegrasi," jelasnya.

Khudori menilai, kebijakan perberasan yang terintegrasi akan mudah dilakukan apabila pemerintah memiliki political will. "Tinggal Presiden perintahkan para pembantunya. Sekarang ini pembantu presiden masih belum satu visi," ujarnya.

Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Kelembagaan Bulog Tomy Wijaya mengatakan, dari 500.000 ton beras impor yang akan masuk saat ini sebanyak 200.000 ton sudah masuk ke gudang Bulog.

Adapun 240.000 ton masih berada di perjalanan. Ia mengatakan, sisa beras impor diharapkan dapat segera masuk ke dalam negeri.

"Beras impor partai 500.000 ton. Sudah masuk gudang 200.000 ton. Dalam perjalanan 240.000 ton," kata Tomy.

Ia menambahkan, untuk total serapan beras dalam negeri 411.00 ton. Meski impor dilakukan kembali namun, Bulog memastikan akan terus melakukan penyerapan dalam negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto