NEW DELHI. India terus mempertebal kantongnya untuk melindungi pasar keuangan dari goncangan kredit bermasalah. Pemerintahan di bawah kabinet Narendra Modi menyetujui untuk penjualan saham bank milik negara. Dari penjualan tersebut, India akan mendapatkan tambahan modal senilai US$ 26 miliar.

Pemerintah India akan memangkas jumlah kepemilikan saham di 27 bank hingga tahun 2019. Saat ini, porsi saham Pemerintah India berkisar antara 56% sampai 84%. Dalam empat tahun mendatang, Pemerintah India akan mengurangi batas kepemilikan umum saham menjadi hanya 52%.

"Dengan modal penyangga kuat, bank-bank milik pemerintah akan mampu mendongkrak pertumbuhan kredit," ujar Hatim Broachawala, analis perbankan Nirmal Bang Securities Pvt seperti dikutip dari Bloomberg.

Seperti diketahui, lembaga pemeringkat Fitch menyatakan bank milik Pemerintah India kekurangan modal. Untuk memenuhi peraturan Basel III, bank BUMN India harus mengumpulkan dana segar hingga US$ 200 miliar di tahun 2019.

Sejak tahun 2009, laju ekspansi kredit perbankan India jatuh ke tingkat paling rendah. Sementara, laju kredit macet terus meningkat. Pada Desember 2010, Komite Basel mengeluarkan aturan yang bertujuan kepada perbankan mendongkrak permodalan.

Mengurangi kepemilikan saham pemerintah dimungkinkan mengurangi kebutuhan suntikan modal ke proyek sektor publik.  Pemerintah mengatakan, pihaknya akan membutuhkan dana sebesar US$ 12,7 miliar untuk menjaga kepemilikan saham 52% selama empat tahun mendatang.

Di masa lalu, Pemerintah India telah menyuntikkan dana senilai US$ 13 miliar selama satu dekade terakhir kepada perbankan. Saat ini, Pemerintah India malah bertindak sebaliknya yakni mengurangi suntikan modal untuk menurunkan defisit anggaran.

Mengutip Reuters, para pengamat menyatakan, bank-bank besar milik pemerintah masih memiliki kesempatan lebih baik untuk menggenjot permodalan dari pasar. Kendati demikian, likuiditas pemberi pinjaman kecil sehingga sulit untuk menarik investor.

Sebuah panel diskusi yang direkomendasikan Pemerintah India mengusulkan untuk mengurangi kepemilikan saham negara kurang dari 50%.

Editor: Hendra Gunawan