KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat, Microsoft, mengalami gangguan besar pada 19 Juli 2024. Insiden tersebut menyebabkan jutaan perangkat Windows di seluruh dunia mengalami "Blue Screen of Death" (BSOD), yang berdampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk transportasi, keuangan, kesehatan, media, dan perbankan di banyak negara. Indonesia juga terdampak serius oleh insiden BSOD ini, mengungkapkan ketergantungan yang besar pada teknologi asing, khususnya dari Microsoft.
Gangguan ini memengaruhi operasional berbagai sistem layanan pemerintahan, termasuk platform layanan publik yang lumpuh serta komunikasi internal antar pegawai pemerintah.
Baca Juga: Microsoft Sebut Peretas Iran Targetkan Pejabat AS Sebelum Pemilu Hal ini terjadi karena banyak instansi pemerintah yang menggunakan layanan Microsoft seperti Office 365, Azure, Outlook, dan Microsoft Teams. “Kami menyadari dampak signifikan yang ditimbulkan oleh gangguan ini terhadap operasional pemerintahan dan pelayanan publik, kementerian pemerintah terkait sedang berupaya keras untuk mengatasi masalah ini,” kata juru bicara Kementerian Komunikasi Informatika (Kemkominfo), Dedy Permadi, dalam konferensi pers , seperti dikutip Jumat (23/8). Selain itu, sektor transportasi di Indonesia juga terdampak berat. Operasional pesawat dan kereta api di beberapa bandara dan stasiun terganggu, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Banyak pelancong bisnis dan turis terpaksa menunggu di bandara karena prosedur check-in yang biasanya dilakukan online harus dilakukan secara manual.
Baca Juga: Resmi Microsoft, Cara Mengatasi Laptop Error Karena CrowdStrike Blue Screen Windows Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyarankan agar semua maskapai penerbangan memiliki sistem cadangan dan mempromosikan penggunaan sistem lokal untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Gangguan ini menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk mendukung dan mengembangkan teknologi lokal, serta meningkatkan kemandirian dalam bidang teknologi. Hal ini penting untuk mengurangi risiko serangan siber dan ketidakpastian eksternal yang dapat mengancam jaringan nasional dan keamanan data.
"Kedaulatan digital Indonesia sangat penting. Pengembangan produk-produk keamanan siber yang mandiri dan memenuhi standar nasional harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing," kata Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad.
Baca Juga: Ancaman Serangan Siber Mengincar Olimpiade Musim Panas Paris Sebagai negara besar di ASEAN, Indonesia juga didorong untuk aktif mendorong kerja sama multilateral dalam bidang keamanan siber dan mengatasi tantangan keamanan yang semakin serius. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli