KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Inggris kini tengah memperkenalkan Undang-Undang Tata Kelola Sepak Bola yang memperkuat peran regulator independen dalam mengawasi sepak bola pria elite di Inggris.

Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang melibatkan ketidakstabilan finansial, ketidakadilan dalam distribusi dana, dan keterlibatan pemilik klub yang sering kali merugikan klub maupun penggemarnya.

Regulator independen ini akan mendapatkan kewenangan baru untuk menangani isu-isu seperti parachute payments yang kontroversial dari Liga Premier, keterlibatan penggemar dalam keputusan klub, dan penerapan prinsip kesetaraan, keberagaman, serta inklusi (Equality, Diversity, and Inclusion atau EDI) dalam tata kelola sepak bola Inggris.

Kewenangan Baru Regulator: Fokus pada Pembayaran Parasut

Salah satu poin utama dalam undang-undang ini adalah kewenangan regulator untuk meninjau pembayaran parasut. Pembayaran ini diberikan kepada klub yang terdegradasi dari Liga Premier untuk membantu mereka menyesuaikan diri secara finansial.

Baca Juga: Liverpool Menjaga Rekor Sempurna di Bawah Arne Slot dengan Kemenangan di RB Leipzig

Namun, pembayaran ini dianggap oleh Liga Sepak Bola Inggris (EFL) sebagai faktor yang mendistorsi kompetisi karena memperkuat posisi klub yang baru terdegradasi dibandingkan klub-klub lain di liga yang lebih rendah.

Isu Keadilan dalam Distribusi Dana

Liga Premier menekankan bahwa pembayaran parasut penting untuk memberikan kepercayaan kepada pemilik klub dalam berinvestasi. Namun, EFL menginginkan bagian yang lebih besar dari kekayaan yang dihasilkan oleh Liga Premier, dengan argumen bahwa pembayaran parasut mengganggu keseimbangan kompetitif di liga-liga yang lebih rendah.

Dalam konteks ini, regulator akan memiliki "kewenangan cadangan" untuk menengahi penyelesaian keuangan jika Liga Premier dan EFL gagal mencapai kesepakatan mengenai distribusi dana yang lebih adil.

Regulator hanya akan meninjau pembayaran parasut jika dianggap berisiko terhadap stabilitas keuangan sistemik. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan klub-klub tetap terlindungi dari risiko finansial yang muncul akibat degradasi.

Penghapusan Pengaruh Kebijakan Luar Negeri dalam Pengambilalihan Klub

Salah satu perubahan besar dalam undang-undang ini adalah penghapusan kewajiban regulator untuk mempertimbangkan kebijakan luar negeri dan perdagangan pemerintah saat mengesahkan pengambilalihan klub.

Baca Juga: Erling Haaland Gemilang, Manchester City Kembali Tak Terkalahkan di Liga Champions

Langkah ini diambil untuk menjaga independensi regulator dari campur tangan politik dan industri, serta memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan prinsip keuangan dan tata kelola yang baik.

Keputusan ini juga mengurangi kekhawatiran terkait potensi manfaat bagi penawar yang memiliki hubungan dengan negara, seperti yang terjadi dalam kasus pengambilalihan Newcastle United oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) pada tahun 2021.

Komitmen untuk Meningkatkan Kesetaraan, Keberagaman, dan Inklusi (EDI)

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya klub sepak bola untuk lebih transparan dalam mempublikasikan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesetaraan, keberagaman, dan inklusi di dalam klub.

Meskipun 43% pemain di Liga Premier adalah pemain kulit hitam, hanya 4,4% posisi manajerial dipegang oleh mantan pemain kulit hitam, dan angka ini bahkan lebih rendah dalam posisi kepemimpinan dan eksekutif.

Seiring dengan penerapan undang-undang ini, klub akan diminta untuk melaporkan tindakan mereka secara publik terkait perbaikan dalam aspek EDI. Namun, para pengampanye kesetaraan menggarisbawahi bahwa pelaporan data saja tidak cukup.

Baca Juga: Barcelona Menundukkan Bayern Munich dengan Skor Telak, Raphinha Menjadi Bintang

Mereka menginginkan langkah yang lebih jauh untuk menangani perwakilan yang kurang di tingkat manajerial dan kepemimpinan.

Keterlibatan Penggemar dalam Pengambilan Keputusan Klub

Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa klub harus melibatkan penggemar dalam pengambilan keputusan yang berdampak signifikan, seperti perubahan harga tiket dan rencana relokasi stadion. Hal ini dilatarbelakangi oleh protes dari kelompok penggemar terhadap kenaikan harga tiket yang dilakukan oleh 19 klub Liga Premier musim lalu.

Regulator akan memiliki kewenangan untuk memaksa klub memilih perwakilan penggemar secara demokratis dan memastikan keterlibatan yang efektif dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi basis penggemar.

Dampak Undang-Undang Ini Terhadap Kompetisi Sepak Bola di Inggris

Meski undang-undang ini disambut baik oleh banyak pihak, beberapa kekhawatiran tetap ada, terutama dari Liga Premier yang khawatir bahwa pengawasan ketat dapat menghambat daya saing liga di kancah global.

Mereka menganggap bahwa intervensi dalam distribusi pendapatan dapat berdampak negatif terhadap investasi klub dalam mendatangkan talenta kelas dunia, yang selama ini menjadi daya tarik utama Liga Premier di mata dunia.

Baca Juga: Lamine Yamal: Bintang Muda Barcelona dengan Lonjakan Nilai Transfer Mencengangkan!

Tantangan dan Peluang di Masa Depan

UEFA juga telah menyatakan kekhawatiran bahwa keberadaan regulator independen dapat dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam olahraga, yang berpotensi memengaruhi partisipasi Inggris dalam ajang internasional, termasuk Kejuaraan Eropa 2028 yang akan diselenggarakan di Inggris.

Meski demikian, regulator ini tetap dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan klub di seluruh piramida sepak bola Inggris.

Editor: Handoyo .