KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan fokus pada dua intervensi dalam penurunan angka prevalensi stunting. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, upaya pertama ialah pencegahan stunting ialah mulai dari bayi dalam kandungan. Maka intervensi dilakukan dengan memberikan gizi yang baik pada calon ibu. "Gimana cara ngukurnya ibu hamil enggak boleh kurang gizi enggak boleh kurang anemia? Mesti dicek darahnya kalau di bawah 12 cepet kasih tablet tambah darah. Dicek USG-nya kalau bayinya tumbuhnya kurang harus dikasih makanan khusus," kata Budi dalam Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara virtual, Rabu (25/1).
Baca Juga: Gas Pol Penuhi Alat Kesehatan di Rumah Sakit Sebagai upaya tersebut, kini Kemenkes berupaya melengkapi alat Ultrasonografi (USG) di Puskesmas. Ditargetkan ada 10.000 alat USG sudah tersedia di Puskesmas - Puskesmas seluruh Indonesia. "Mudah-mudahan targetnya 2024 selesai. Pak Presiden minta bisa dipercepat, ini kita usahakan, supaya 2023 selesai, sudah 5.000 Puskesmas," imbuhnya. Saat awal dilantik menjadi Menteri, Budi mengatakan baru ada 1.800 Puskesmas yang memiliki alat USG. Pasalnya dengan USG bisa mengukur bagaimana kondisi kesehatan bayi di dalam kandungan. Sehingga mampu menjadi upaya mencegah stunting sedini mungkin. "Saya masuk sekitar 1.800 Puskesmas punya USG. Jadi saya juga garuk-garuk kepala saya baru tahu dari 4,8 juta kelahiran itu yang di USG sedikit sekali. Saya tadi mikirnya semua ibu di USG ternyata tidak, baru 1.800 dari 10.000 Puskesmas yang di punya USG, sekarang sudah 5.000. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lengkapi. Supaya bisa diukur ibunya jangan sampai kurang gizi," jelasnya. Kemudian intervensi yang kedua adalah masa anak usia 6-24 bulan atau saat si anak sudah selesai mendapatkan 100% ASI. Setelahnya anak harus mendapatkan makanan tambahan. Jika anak memiliki berat badan dibawah ideal maka harus dilakukan intervensi dengan pemberian protein hewani. Artinya pemberian makanan tambahan tak lagi berupa biskuit seperti dahulu. "Saya dimarahin sama semua profesor UI, Unhas, Undip, UGM mereka bilang jangan kasih karbohidrat, biskuit kasihnya protein hewani. Jadi harus dikasih telur atau ikan atau daging ayam. Bukan karbohidrat bukan sayur bukan protein nabati terus dikasih protein hewani," ujarnya. Pengukuran berat badan anak dilakukan di posyandu. Untuk menunjang pengukuran berat dan tinggi badan anak kini Kemenkes telah melengkapi posyandu dengan antropometri.
Baca Juga: Kemenkes Fasilitasi Pemenuhan USG di Puskesmas untuk Turunkan Angka Kematian Ibu "Timbangannya nggak dacin lagi tapi sudah digital yang bagus, merek seca produksi dalam negeri. Dan diharapkan 2023, 300.000 posyandu sudah memiliki alat antropometri yang standar, buatan dalam negeri dan baik kualitasnya," ungkapnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, jumlah balita Indonesia sekitar 21,8 juta. Di mana saat ini tersedia 300.000 posyandu dan 10.200 puskesmas. Maka jika infrastruktur dari keduanya dioptimalkan akan mampu menurunkan angka stunting nasional. Hanya saya saat ini persebaran puskesmas di Indonesia tidak merata. Mengenai pemenuhan timbang dan alat USG ia meminta dapat segera dipenuhi di puskesmas dan posyandu.
"Yang berkaitan dengan USG atau alat timbang berapa? anggaran Menkes berapa sih? Timbangan harganya berapa sih? kan murah banget masa nggak bisa membelikan negara sebesar kita ini. Untuk mengukur panjang badan atau tinggi anak masa nggak bisa setiap posyandu ada," tegas Jokowi. Maka Jokowi meminta agar pemenuhan alat USG di Puskesmas dan antropometri di posyandu dapat diselesaikan tahun ini. Jokowi ingin semua pihak bisa bergerak untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 menjadi 14%. "Tahun ini mesti diselesaikan semua (alat USG dan antropometri)," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto