KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tampak tidak puas dengan proposal perpanjangan Blok Makassar Strait dan Plan of Development (POD) untuk proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) Blok Ganal dan Rapak. Ketidak puasan tersebut dikarenakan proposal Chevron terkait biaya modal dan proyek dalam IDD dinilai terus berubah-ubah. Selain itu, pemerintah juga tidak menyetujui usulan Chevron yang ingin menggabungkan ketiga kontrak di proyek IDD menjadi satu. Yaitu menggabungkan kontrak Makassar Strait yang habis 2020 dengan kontrak Ganal dan Rapak. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, usulan Chevron untuk menggabungkan ketiga kontrak tersebut karena jika Makassar Strait dikelola sendiri maka tidak akan ekonomis.
Pemerintah ingin pengelolaan IDD tidak digabung dengan ganal dan rapak
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tampak tidak puas dengan proposal perpanjangan Blok Makassar Strait dan Plan of Development (POD) untuk proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) Blok Ganal dan Rapak. Ketidak puasan tersebut dikarenakan proposal Chevron terkait biaya modal dan proyek dalam IDD dinilai terus berubah-ubah. Selain itu, pemerintah juga tidak menyetujui usulan Chevron yang ingin menggabungkan ketiga kontrak di proyek IDD menjadi satu. Yaitu menggabungkan kontrak Makassar Strait yang habis 2020 dengan kontrak Ganal dan Rapak. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, usulan Chevron untuk menggabungkan ketiga kontrak tersebut karena jika Makassar Strait dikelola sendiri maka tidak akan ekonomis.