KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut Indonesia memiliki kesempatan untuk bertransformasi dari negara dengan ketergantungan pada energi fosil menjadi pemimpin energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai potensi teknis energi surya mencapai sekitar 7,7 Terawatt (TW) untuk memberikan energi listrik yang handal dan kompetitif mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan elektrifikasi yang berkualitas. Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa mengatakan potensi ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Baca Juga: Kebijakan WFH Berpotensi Tekan Pemasukan UMKM Makanan dan Minuman “Dengan strategi implementasi yang tepat, program PLTS 100 GW dapat menyediakan listrik yang handal dan terjangkau bagi puluhan juta masyarakat, menghemat subsidi BBM hingga Rp21 triliun, mendorong investasi US$ 50-70 miliar dari energi surya, menciptakan 118 ribu lapangan kerja hijau, serta secara signifikan berkontribusi menurunkan emisi GRK hingga 24 juta tCO2eq,” ujar Fabby dalam keterangan tertulis, Selasa (24/03/2026). Meski begitu, Fabby bilang, transformasi ini memerlukan tata kelola yang transparan, peta jalan yang jelas, pengadaan yang kompetitif, pengawasan independen, dan penguatan kapasitas institusional Selain menggarisbawahi kebutuhan pembiayaan yang diperkirakan mencapai sekitar US$ 70 miliar dalam lima tahun kedepan, diperlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, dukungan perbankan dan pembiayaan hijau, serta partisipasi sektor swasta. Disisi lain, penguatan kapasitas tenaga kerja, termasuk kebutuhan tenaga instalasi, operasi dan pemeliharaan (O&M), serta keterlibatan pusat pelatihan di berbagai provinsi untuk penguatan kapasitas juga harus dilakukan. Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi, IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha menegaskan dalam tahap pertama, teridentifikasi 26 GW PLTS terdesentralisasi yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai Battery Energy Storage Systems (BESS) yang berasal dari program pemerintah dan PLN yang sudah masuk dalam rencana, yaitu pergantian pembangkit diesel di daerah 3T, elektrifikasi perdesaan khususnya yang under-electrified dan penggunaan produktif energi untuk mendukung ekonomi masyarakat. “Tahap awal ini menjadi pondasi percepatan sebelum integrasi penuh mencapai PLTS 100 GW secara nasional. Sisa kapasitas menuju target PLTS 100 GW perlu diintegrasikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Hal ini mensyaratkan perlu adanya trade off kebijakan yaitu percepatan pengakhiran operasi PLTU yang sudah tua dan tidak efisien sebelum tahun 2030, serta pengurangan atau pembatalan pembangunan PLTU baru,” papar Alvin. Tanpa langkah tersebut, IESR menilai, ruang pengembangan energi surya akan terbatas dan berisiko menciptakan kelebihan kapasitas berbasis fosil. Karena itu, inisiatif PLTS 100 GW secara inheren mendorong perlunya revisi RUPTL agar selaras dengan target transisi energi dan komitmen iklim nasional, sekaligus mencegah stranded assets di masa depan.
Baca Juga: Strategi Segar Kumala Indonesia (BUAH) Kejar Pendapatan Bertumbuh 4% pada 2026 Dalam kajiannya, IESR juga mengusulkan rencana aksi 180 hari pertama yang terstruktur untuk mewujudkan inisiatif PLTS 100 GW. Pertama, menerbitkan Perpres atau Inpres untuk membentuk tim tugas dan pelaksana; menerbitkan standar model mini-PPA; dan menyediakan pendanaan dari APBN dan pendanaan internasional. Kedua, mengkapitalisasi fasilitas energi desa (VEF) di PT SMI dan menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Nasional untuk mengunci harga retail dan rantai pasok modul PV dan BESS. Ketiga, mengumumkan bundling proyek untuk 3 paket regional (lebih dari 150 MW total) di NTT, Maluku, dan Papua dengan kewajiban pemenuhan standar O&M dan logistik selama 10 tahun. Keempat, meluncurkan Green Skills Compact untuk mensertifikasi lebih dari 5.000 teknisi melalui program pelatihan cepat (ToT) dan magang yang terintegrasi dalam paket pelatihan. Kelima, mendirikan Dana O&M dan dashboard nasional; menerbitkan buku pedoman KPI untuk solar PV dan BESS dengan indikator yang meliputi
performance ratio, availability, SLA perbaikan, MRV terhadap aspek sosial-ekonomi.
Target Pembangunan PLTS juga semakin mencuat usai terjadinya konflik di Timur-Tengah antara Iran dan Amerika Serikat yang mengakibatkan tertutupnya Selat Hormuz yang berdampak pada peningkatan harga minyak dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu juga mengatakan bahwa Presiden meminta ada konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia. "Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga solar, Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026). Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
