KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah RI saat ini tengah mengkaji secara detail kebijakan satu hari
Work From Home (WFH) dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Kebijakan tersebut dilakukan demi menekan mahalnya dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) imbas konflik geopolitik di Timur Tengah (Timteng).
Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan bahwa transportasi Commuter Line belum menerapkan aturan apa pun demi menjaga stabilitas pengguna di tengah kabar WFH satu hari dalam sepekan.
"Saat ini kami belum bisa memastikan jumlah pengguna naik atau turun, sebelum pelaksanaan WFHnya sendiri," ujar Leza kepada Kontan, Kamis (26/3/2026).
Baca Juga: Krisis Energi, Apindo Sarankan Pemangkasan Produksi Tambang Tidak Lebih dari 10% Leza menjelaskan bahwa saat ini Commuter Line masih mengoperasikan ribuan perjalanan per harinya. Dia akan memberikan informasi terbaru jika ada perubahan aturan. "Sejauh ini masih tetap mengoperasikan 1.065 perjalanan per hari. Apabila ada perubahan pasti akan kami infokan updatenya," kata dia. "Untuk saat ini kami belum bisa memastikan jumlah pengguna commuter line naik atau turun setelah pelaksanaan WFH ini terjadi," lanjutnya. Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, kebijakan
work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta kini tinggal menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. "Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar, sabar saja," ujar Tito saat ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Tito menjelaskan, para menteri terkait sudah melakukan rapat pematangan mengenai kebijakan tersebut pada Selasa (24/3/2026) kemarin. Tito sendiri mengaku tidak masalah jika ASN di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah (pemda) WFH satu hari dalam sepekan. Ia menyebut, pemerintah telah memiliki pengalaman menerapkan sistem kerja serupa saat pandemi Covid-19. "Kemendagri itu 25 persen WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," katanya. Dia pun akan memberikan penjelasan kepada kepala daerah terkait kebijakan WFH tersebut.
"Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani
emergency, rumah sakit, kebersihan, harus tetap jalan," sambung Tito. Meski demikian, Tito enggan membocorkan lebih jauh perihal kebijakan WFH 1 hari ini, termasuk hari apa yang akan dipilih.
Baca Juga: Peruri Tekankan Pembelian e-Meterai Hanya Lewat Distributor Resmi Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
