KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia mendukung rencana penerbitan orange bonds atau obligasi orange yang diperuntukkan untuk mengatasi kesenjangan gender, perubahan iklim, mendukung penurunan kesenjangan pembiayaan yang fokus pada UMKM dan perempuan.

Rencana penerbitan obligasi orange ini diinisiasi oleh Impact Investement Exchange (IIX) dan didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serta Kementerian Keuangan.

Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Yanuar Nugroho menyampaikan, pasca pandemi Covid-19 di Indonesia masih terjadi gap dalam pendanaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang nilainya mencapai Rp 24.000 triliun. Untuk itu diperlukan berbagai instrumen pendanaan  untuk menutup kekurangan pendanaan tersebut.

Baca Juga: Perkembangan AI Dihadapkan Pada Berbagai Ancaman di Depan Mata

“Untuk memenuhi hal tersebut pemerintah saja tidak cukup. Maka dibutuhkan peran sektor swasta dan instrumen keuangan yang tidak konvensional dan inovatif, dan saat ini yang diusulkan adalah orange bond,” tutur Yanuar kepada awak media dalam agenda Roundtable and Introduction of Orange Bonds, Rabu (10/7).

Yanuar menjelaskan, orange bonds ini tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif, tetapi juga mempromosikan inklusi sosial ekonomi, dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar bagi perempuan dan kelompok yang terpinggir.

Hal ini penting, lanjutnya, karena kesenjangan gender di pasar keuangan menghambat akses perempuan terhadap keuangan dan peluang ekonomi. Selain itu, adanya perubahan iklim, perempuan yang paling sering terdampak.

“Oleh karena itu, inisiatif orange bonds ini kami di Bappenas mendukung, diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan  modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainability dan kesetaraan gender,” jelasnya.

Meski begitu, belum jelas terkait rencana penerbitan orange bonds  ini apakah akan diinisiasi oleh Kementerian Keuangan atau tidak, yang jelas Yanuar menyampaikan pihaknya bersama Kementerian Keuangan berharap, orange bonds ini bisa diterapkan dalam non-sovereign bonds atau obligasi yang diterbitkan pihak swasta bukan negara.

“Ini bisa diterapkan non-sovereign bonds, agar sektor swasta bisa lebih berperan. Dan dengan melibatkan sektor swasta kita bisa memperluas jangkauan dan dampak dari orange bonds ini,” harapnya.

Disamping itu, Yanuar juga belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait kapan orange bonds ini akan diterbitkan. Ia menjelaskan, saat ini masih dalam tahap awal pengenalan dan tujuan diterbitkannya orange bonds, untuk mencari perhatian market.

Baca Juga: Melinda French Gates Buka Suara Alasan Mundur dari Gates Foundation

Sebagai informasi, inisiatif orange bonds dipimpin oleh Komite Pengarah Global yang terdiri dari ANZ, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), IIX, Nuveen, Badan Keuangan Pembangunan Internasional (DFC) AS, dan Water.org.

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia yang meliputi kesetaraan gender, transisi iklim, dan kemakmuran ekonomi melalui pengenalan orange bonds di Indonesia, tujuannya untuk menggerakkan Orange capital sebesar US$ 1 miliar di Indonesia pada tahun 2025.

Melalui Orange Bonds sebagai kelas aset lintas sektoral, Gerakan Oranye bertujuan untuk memobilisasi US$ 10 miliar untuk memberdayakan 100 juta perempuan, anak perempuan, dan minoritas gender secara global pada tahun 2030.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi