KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya menyebutkan, saat ini pemerintah tengah mengkaji tambahan anggaran subsidi, baik bagi subsidi energi maupun non-energi.

“Untuk sementara angkanya masih terus dihitung oleh teman-teman Ditjen Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal. (Belanja subsidi) sangat mungkin bertambah tergantung kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah, karena selain subsidi untuk LPG saat ini dihitung subsidi untuk yang lain,” tutur Made kepada Kontan.co.id, Jumat (8/4).

Sayangnya, Made belum bisa memberi gambaran berapa kocek yang harus dirogoh oleh pemerintah untuk menambah anggaran subsidi ini, dan apakah pemerintah akan melakukan realokasi maupun refocusing anggaran.

BPJS Kesehatan dan BPJS TK Perkuat Sinergi Pemda untuk Perlindungan Jaminan Sosial

Baca Juga: Ini Proyeksi Ekonom Soal Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga pada Kuartal II-2022

Namun, ia menegaskan berapa dampak anggaran yang dibutuhkan sangat tergantung dari skenario yang akan diputuskan oleh pemerintah lebih lanjut. “Mudah-mudahan alokasi yang sudah ada saat ini di APBN masih cukup,” katanya.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyambut baik upaya pemerintah dalam menambah anggaran subsidi. Pasalnya, Riefky melihat ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga inflasi dan kemudian menjaga daya beli masyarakat.

Akan tetapi, Riefky mengingatkan agar subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu. Pasalnya, di kenyataan saat ini barang subsidi malah dinikmati oleh masyarakat kelas menengah maupun atas.

Sebut saja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite yang disubsidi banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah maupun atas. Belum lagi saat harga BBM non subsidi Pertamax meningkat, masyarakat berbondong-bondong pindah ke BBM Pertalite yang harganya masih lebih murah.