JAKARTA. Kontroversi asumsi lifting yang dituai akibat ketidakjelasan perhitungan pemerintah membuat geram anggota DPR. Bambang Wuryanto, Anggota Komisi VII DPR, meminta pemerintah untuk berani mengambil keputusan, meskipun pada akhirnya tidak dipandang sebagai sesuatu prestasi. “Pemerintah jangan malu bicara kebenaran. Kalau memang tidak mampu capai target 965 ribu BOPD, katakan saja,” tandas Bambang akhir pekan lalu. Menurut Bambang, pemerintah lebih baik memberikan asumsi yang bisa dipertanggungjawabkan, ketimbang memberi “angka mimpi” yang jika tak bisa dicapai malah membuat keuangan negara dirugikan. Bambang yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Energi ini menilai polemik yang terjadi antara BP Migas dan Kementerian ESDM seharusnya tak perlu muncul jika ada koordinasi yang baik diantara dua lembaga tersebut. “Kata koordinasi paling sering diucapkan, tapi juga paling sulit untuk direalisasikan,” tukasnya. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR lain, Isma Yatun, mempertanyakan asumsi lifting baru yaitu 955 ribu BOPD. Pasalnya, angka baru yang dimunculkan oleh pemerintah belum didasari oleh pertimbangan yang lebih rasional. Misalnya, tak ada jaminan produksi Mobil Cepu Limited (MCL) bisa mencapai angka 30 ribu BOPD pada tahun ini. “Pemerintah harus menjelaskan dasar pertimbangan memilih target lifting 955 ribu BOPD,” tukas Anggota Komisi VII DPR Isma.
Pemerintah Jangan Malu Bicara Kebenaran soal Lifting
JAKARTA. Kontroversi asumsi lifting yang dituai akibat ketidakjelasan perhitungan pemerintah membuat geram anggota DPR. Bambang Wuryanto, Anggota Komisi VII DPR, meminta pemerintah untuk berani mengambil keputusan, meskipun pada akhirnya tidak dipandang sebagai sesuatu prestasi. “Pemerintah jangan malu bicara kebenaran. Kalau memang tidak mampu capai target 965 ribu BOPD, katakan saja,” tandas Bambang akhir pekan lalu. Menurut Bambang, pemerintah lebih baik memberikan asumsi yang bisa dipertanggungjawabkan, ketimbang memberi “angka mimpi” yang jika tak bisa dicapai malah membuat keuangan negara dirugikan. Bambang yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Energi ini menilai polemik yang terjadi antara BP Migas dan Kementerian ESDM seharusnya tak perlu muncul jika ada koordinasi yang baik diantara dua lembaga tersebut. “Kata koordinasi paling sering diucapkan, tapi juga paling sulit untuk direalisasikan,” tukasnya. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR lain, Isma Yatun, mempertanyakan asumsi lifting baru yaitu 955 ribu BOPD. Pasalnya, angka baru yang dimunculkan oleh pemerintah belum didasari oleh pertimbangan yang lebih rasional. Misalnya, tak ada jaminan produksi Mobil Cepu Limited (MCL) bisa mencapai angka 30 ribu BOPD pada tahun ini. “Pemerintah harus menjelaskan dasar pertimbangan memilih target lifting 955 ribu BOPD,” tukas Anggota Komisi VII DPR Isma.