Saya berpendapat, kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor pasti mempengaruhi industri dalam negeri. Sebab, mayoritas bahan baku dan barang modal masih kita impor. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan kondisi industri, jangan sampai mempersulit impor bahan baku dan spare part produksi untuk industri kita yang selama ini memberikan nilai tambah dengan impor tersebut.

Misalnya gandum. Kita tentu mengetahui bahwa lahan di Indonesia tidak menghasilkan komoditas itu. Tapi lihat, begitu sampai di sini, produk turunan gandum banyak diproduksi, baik itu menjadi mi instan dan diekspor atau menjadi produk olahan lainnya. Itu menjadi pertanda ada nilai tambah. Pemerintah pun bisa mendapatkan pajak dari pertambahan nilai itu.

Saya melihat, upaya ini ditempuh akibat pemerintah panik dengan defisit transaksi berjalan (CAD) nasional kita. Sebab perkembangan ekspor Indonesia tidak sesuai dan kalah dari negara kompetitor. Namun, saya berharap, penerapan kenaikan PPh impor ini harus dipelajari betul dampaknya seperti apa bagi industri dalam negeri.

Jika ingin mengurangi impor, program substitusi harus dijalankan. Namun selama ini yang kita ketahui dan bisa dilihat, produk substitusi impor jarang diurus. Ini pekerjaan rumah juga, bagaimana substitusi impor diselesaikan.

Jadi bagi saya, yang paling utama harus dilihat dulu, yang kita impor itu apa. Lalu kalau ada nilai tambah yang signifikan jangan diganggu. Kemudian substitusi impor harus dikerjakan, misalnya garam industri, entah bagaimana negara dengan pantai luas tidak bisa memproduksi garam spesifik industri?

Intinya, kalau langsung dihajar dengan PPh impor, pasti ada gangguan dari sisi inflasi. Itu dampaknya negatif. Indonesia juga akan diserang negara lain di forum WTO. Saya menyarankan, pemerintah jangan panik. Jika ada substitusi yang bisa dikerjakan, langsung kerjakan. Pertimbangkan pula kebutuhan bahan baku industri kita yang bernilai tambah.•

Hariyadi Sukamdani Ketua Umum Apindo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi