JAKARTA. Banyak faktor penyebab tingginya biaya logistik yang ditanggung pengusaha saat ini. Namun, salah satu faktor yang mendasar adalah infrastruktur yang belum menunjang dari barang di pelabuhan hingga saat pengiriman. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bobby R. Mamahit mengatakan, pemerintah akan memperbaiki infrastruktur pelabuhan pada tahun 2014 mendatang. "Pemerintah akan menerapkan sistem single window terutama dalam penguatan dokumen muatan dan proses bongkar muatnya agar bisa dilakukan secara online. Tapi, kami belum tahu proses itu bisa dapat seberapa cepat proses keluar masuknya barang," katanya, Senin (16/12). Bobby mengatakan, pemerintah akan memperbanyak pintu pelabuhan guna mempercepat keluar masuk barang sehingga tak ada lagi antrean di pintu pelabuhan. Selain itu, ia menambahkan, penataan pelabuhan, terutama penambahan kapasitas dan daya tampung pelabuhan untuk menunjang logistik akan dilakukan. Untuk melakukan itu, Kemenhub telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan ini. Bobby bilang, jumlah itu akan digunakan untuk menyelesaikan, melanjutkan, dan membangun baru pelabuhan-pelabuhan yang strategis untuk penumpang dan logistik. Namun, ia menekankan bahwa tahun depan sepertinya akan lebih banyak anggaran yang akan digunakan untuk penyelesaian dan melanjutkan pembangunan pelabuhan yang saat ini masih berjalan. "Karena membangun pelabuhan itu tidak mudah dan butuh studi yang lebih dalam. Kalau pelabuhan baru dibangun itu harus dipastikan tepat guna dan tepat sasaran," paparnya. Untuk penyelesaian dan kelanjutan pembangunan pelabuhan ini, Bobby menyebut lokasinya tersebar dibanyak wilayah dan semuanya yang belum dikembangkan operator, seperti di kawasan Indonesia Timur yang memang menjadi prioritas. Alasan memilih wilayah Indonesia Timur ini karena pemerintah ingin menggenjot konektivitas antar daerah dan salah satunya adalah memperlancar arus masuk dan keluar barang lewat pelabuhan. Menurutnya, untuk pelabuhan yang sudah dikelola operator itu menjadi bukan lagi kewajiban pemerintah karena operator sendiri sudah memiliki pendapatan atas pengelolaan ini. Teori kelancaran distribusi logistik itu bukan hanya lancar dilaut, tapi juga didarat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Soeroyo Alimoeso menambahkan, untuk kelancaran angkutan jalan terutama kendaraan logistik, Kemenhub sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pihak yang membangun jalan. Menurut Soeroyo, saat ini angkutan logistik didarat memang terhadang oleh kemacetan yang cukup parah. Hal ini membuat biaya angkut semakin membengkak karena ongkos bahan bakar dan komponen kendaraan melonjak akibat kemacetan lalu lintas. Untuk itu, pada tahun 2014 Kemenhub akan meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan logistik yang beroperasional. Menurutnya pembagian waktu antara kendaraan logistik dan non logistik perlu diefektifkan agar tak saling ganggu selama infrastruktur jalan belum menampung semua kepentingan yang ada

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan