JAKARTA. Realisasi investasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) khususnya untuk komoditas bauksit masih tersendat. Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mencari cara mendorong pengusaha merealisasikan investasi pembangunan smelter. Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, pihaknya sudah mendengar keluhan pengusaha tambang mineral yang kesulitan modal dalam proyek smelter bauksit. "Kami sedang mencari solusi agar investasi smelter tersebut bisa berlanjut," katanya di kantornya, Jumat (26/6) akhir pekan lalu. Asal tahu saja, dari sejumlah perusahaan yang berniat membangun smelter alumina, hanya ada dua perusahaan yang telah melakukan kegiatan konstruksi. Yakni PT Well Harvest Winning Alumina Refinery dan PT Bintan Alumina Indonesia. Perusahaan tersebut sudah meminta kemudahan berupa dibukanya pintu ekspor untuk bauksit olahan sebagaimana kemudahan untuk komoditas tembaga, bijih besi, pasir besi. Dengan begitu, pengusaha tambang akan bisa memperoleh kembali pendapatan. Bambang mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menggelar kajian di internal kementerian terkait bentuk kemudahan yang akan diberikan ke pengusaha. Nah, salah satu opsinya yaitu dengan mendorong perbankan nasional mengucurkan kredit murah kepada perusahaan smelter. "Bisa saja bank berikan pinjaman atau hal lain yang akan kami cari solusinya," kata dia. Terkait dengan permintaan pengusaha, Bambang memastikan tidak akan memberikan kelonggaran kegiatan ekspor mineral mentah (ore). Sebab, hal tersebut akan menjadi langkah mundur pasca pelarangan ekspor bijih mineral pada 12 Januari 2014 lalu. Ia belum memastikan kapan pemberian kemudahan tersebut bisa efektif kepada pengusaha smelter. "Kan tidak harus ekspor ore sebagai solusi untuk membantu berjalannya investasi pengusaha, kami akan siapkan payung hukumnya," ujarnya. Sebelumnya, pemerintah PP Nomor 18/2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16/2015 juga telah resmi memberikan insentif kepada pengusaha smelter berupa fasilitas keringanan pajak penghasilan alias tax allowance. Erry Sofyan, Direktur PT Well Harvest Alumina Refinery mengharapkan, pemerintah membuka kembali ekspor bauksit olahan sehingga bisa menyehatkan kondisi keuangan perusahaan. Namun, pembukaan ekspor tersebut mesti diperketat dan hanya diberikan kepada perusahaan yang sudah terbukti membangun smelter. Dibandingkan komoditas lain, investasi smelter bauksit cukup tinggi, yakni sekitar US$ 1 miliar untuk kapasitas produksi 2 juta ton per tahun. Oleh karena itu, juga diperlukan insentif fiskal berupa bebas pajak. "Kami permohonan tax holiday untuk jangka waktu hingga 10 tahun," kata dia. Zulnahar Usman, Direktur Utama Bintan Alumina Indonesia mengatakan, selain beban biaya investasi yang tinggi, dalam menggelar proyek pembangunan smelter pengusaha umumnya kesulitan dalam pengurusan perizinan. Sehingga, semestinya kemudahan dalam proses perizinan ini juga harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak menyulitkan pengusaha. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah janji beri kemudahan pengusaha smelter
JAKARTA. Realisasi investasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) khususnya untuk komoditas bauksit masih tersendat. Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mencari cara mendorong pengusaha merealisasikan investasi pembangunan smelter. Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan, pihaknya sudah mendengar keluhan pengusaha tambang mineral yang kesulitan modal dalam proyek smelter bauksit. "Kami sedang mencari solusi agar investasi smelter tersebut bisa berlanjut," katanya di kantornya, Jumat (26/6) akhir pekan lalu. Asal tahu saja, dari sejumlah perusahaan yang berniat membangun smelter alumina, hanya ada dua perusahaan yang telah melakukan kegiatan konstruksi. Yakni PT Well Harvest Winning Alumina Refinery dan PT Bintan Alumina Indonesia. Perusahaan tersebut sudah meminta kemudahan berupa dibukanya pintu ekspor untuk bauksit olahan sebagaimana kemudahan untuk komoditas tembaga, bijih besi, pasir besi. Dengan begitu, pengusaha tambang akan bisa memperoleh kembali pendapatan. Bambang mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menggelar kajian di internal kementerian terkait bentuk kemudahan yang akan diberikan ke pengusaha. Nah, salah satu opsinya yaitu dengan mendorong perbankan nasional mengucurkan kredit murah kepada perusahaan smelter. "Bisa saja bank berikan pinjaman atau hal lain yang akan kami cari solusinya," kata dia. Terkait dengan permintaan pengusaha, Bambang memastikan tidak akan memberikan kelonggaran kegiatan ekspor mineral mentah (ore). Sebab, hal tersebut akan menjadi langkah mundur pasca pelarangan ekspor bijih mineral pada 12 Januari 2014 lalu. Ia belum memastikan kapan pemberian kemudahan tersebut bisa efektif kepada pengusaha smelter. "Kan tidak harus ekspor ore sebagai solusi untuk membantu berjalannya investasi pengusaha, kami akan siapkan payung hukumnya," ujarnya. Sebelumnya, pemerintah PP Nomor 18/2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16/2015 juga telah resmi memberikan insentif kepada pengusaha smelter berupa fasilitas keringanan pajak penghasilan alias tax allowance. Erry Sofyan, Direktur PT Well Harvest Alumina Refinery mengharapkan, pemerintah membuka kembali ekspor bauksit olahan sehingga bisa menyehatkan kondisi keuangan perusahaan. Namun, pembukaan ekspor tersebut mesti diperketat dan hanya diberikan kepada perusahaan yang sudah terbukti membangun smelter. Dibandingkan komoditas lain, investasi smelter bauksit cukup tinggi, yakni sekitar US$ 1 miliar untuk kapasitas produksi 2 juta ton per tahun. Oleh karena itu, juga diperlukan insentif fiskal berupa bebas pajak. "Kami permohonan tax holiday untuk jangka waktu hingga 10 tahun," kata dia. Zulnahar Usman, Direktur Utama Bintan Alumina Indonesia mengatakan, selain beban biaya investasi yang tinggi, dalam menggelar proyek pembangunan smelter pengusaha umumnya kesulitan dalam pengurusan perizinan. Sehingga, semestinya kemudahan dalam proses perizinan ini juga harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak menyulitkan pengusaha. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
