JAKARTA. Urusan terkait kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) memang belum selesai. Namun, kepemilikan saham dari hasil divestasi sudah diminta oleh rakyat Papua.Bupati Mimika Eltinus Omaleng berharap masyarakat Papua bisa memiliki bagian dari divestasi tersebut jika kontrak Freeport berubah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perusahaan tambang asing seperti Freeport memang wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% yang diberikan kepada pemerintah Indonesia."Sekarang kami sampaikan ke Menteri, kalau KK jadi IUPK, apa yang kami miliki nanti? Posisi masyarakat dan pemerintah Papua ini ada di mana? Kalau jadi IUPK 51%, kami harus berapa persen dari situ? Ini yang kami tanyakan langsung ke Menteri," kata Eltinus di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (27/2).
Pemerintah janji Papua dapat jatah saham Freeport
JAKARTA. Urusan terkait kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) memang belum selesai. Namun, kepemilikan saham dari hasil divestasi sudah diminta oleh rakyat Papua.Bupati Mimika Eltinus Omaleng berharap masyarakat Papua bisa memiliki bagian dari divestasi tersebut jika kontrak Freeport berubah dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perusahaan tambang asing seperti Freeport memang wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% yang diberikan kepada pemerintah Indonesia."Sekarang kami sampaikan ke Menteri, kalau KK jadi IUPK, apa yang kami miliki nanti? Posisi masyarakat dan pemerintah Papua ini ada di mana? Kalau jadi IUPK 51%, kami harus berapa persen dari situ? Ini yang kami tanyakan langsung ke Menteri," kata Eltinus di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (27/2).