JAKARTA. Meski diawal pembangunan proyek kereta api ringan arau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) terkendala pendanaan, pemerintah masih bersikukuh untuk menjalankan proyek ini.

Pemerintah yang berniat kembali menggelontorkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap PT Kereta Api Indonesia (PT.KAI) senilai Rp 5,6 triliun, berjanji tetap mengucurkan dana tersebut, walaupun tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI).

Menteri Kordinator Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan jika DPR tidak menyetujui rencana pengucuran PMN untuk PT KAI, pemerintah akan menggunakan alternatif dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kita bikin pilihan, kalau PMN (Penyertaan Modal Negara) tidak disetuji DPR, kita tidak mau mangkrak. Nanti kita pakai APBN," ujar Luhut, Rabu malam di kantornya (12/4).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Adhi Karya, Budhi Harto menyatakan skema pembiayaan LRT Jabodetabek masih tetap sama seperti di awal. Ia merinci pendanaan berasal dari PMN PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) sebesar Rp 5,6 triliun, kemudian PMN PT. Adhi Karya Rp 3,4 triliun, dan sisanya Rp 18 triliun akan dicari dari perbankan, PSO, iklan dan Transit Oriented Development (TOD).

Dia melanjutkan, sindikasi dari perbankan terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Budhi Harto mengimbuhkan, dana total untuk pembangunan sarana dan prasarana LRT Jabodetabek akan disediakan dana sebesar Rp 27 triliun.

"Jadi Rp 23 triliun untuk prasana dan Rp 4 triliun rupiah untuk sarana," jelas Budhi Harto.

Ia melanjutkan, dana sarana diperuntukkan untuk membeli rolling stock atawa kereta LRT.

"Jumlah rolling stock nya sekitar 32 set kereta,"cetus Budhi Harto.

Nah, untuk progres pembangunan prasarana LRT Jabodetabek, Budhi Harto bilang, sampai dengan kuartal I 2017, proyek ini sudah menelan dana Rp 3 triliun atau 15% dari kebutuhan operasi. Dan ia optimistis PT Adhi Karya mampu menyelesaikan 45% prasarana di tahun ini.

"Ya harus jalan terus sesuai target, Mei 2019 sudah harus beroperasi," pungkas Budhi Harto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie