JAKARTA. Pemerintah lebih banyak memberikan janji untuk membuat kebijakan peredam gejolak ketimbang membuat kebijakan nyata. Misalnya belum semua janji paket kebijakan di bulan Agustus 2013 lalu diselesaikan, kini sudah menjanjikan keluarnya kebijakan baru pada Oktober 2013 ini. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menargetkan kebijakan baru keluar pada bulan Oktober ini. Fokus kebijakan kali ini lebih nyata yakni untuk mengurangi tekanan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. "Jadi ada kebijakan agar ekspor lebih besar sedangkan impor akan lebih kami kendalikan," jelasnya, Senin (30/9). Bambang menyebut, pengendalian impor terutama untuk barang-barang yang sifatnya konsumtif atau bukan merupakan faktor produksi alias input bagi produksi lain. Dengan begitu pengendalian ini tetap bisa menjaga iklim investasi dan sektor manufaktur di Indonesia. "Sehingga impor bisa dikendalikan termasuk impor migas," tambah Bambang.
Pemerintah janji paket kebijakan II keluar Oktober
JAKARTA. Pemerintah lebih banyak memberikan janji untuk membuat kebijakan peredam gejolak ketimbang membuat kebijakan nyata. Misalnya belum semua janji paket kebijakan di bulan Agustus 2013 lalu diselesaikan, kini sudah menjanjikan keluarnya kebijakan baru pada Oktober 2013 ini. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menargetkan kebijakan baru keluar pada bulan Oktober ini. Fokus kebijakan kali ini lebih nyata yakni untuk mengurangi tekanan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. "Jadi ada kebijakan agar ekspor lebih besar sedangkan impor akan lebih kami kendalikan," jelasnya, Senin (30/9). Bambang menyebut, pengendalian impor terutama untuk barang-barang yang sifatnya konsumtif atau bukan merupakan faktor produksi alias input bagi produksi lain. Dengan begitu pengendalian ini tetap bisa menjaga iklim investasi dan sektor manufaktur di Indonesia. "Sehingga impor bisa dikendalikan termasuk impor migas," tambah Bambang.