KONTAN.CO.ID - BALI. Pemerintah tengah menggodok regulasi untuk pemberian insentif bagi investor yang membenamkan investasinya di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono pada hari kedua gelaran pertemuan B20 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Senin (14/11).

“Saya bisa memastikan bahwa insentif yang diberikan akan menjadi insentif terbaik di Indonesia,” kata Bambang, hari ini (14/11).

Menurut rencana pemerintah, sebanyak 80% pembiayaan proyek IKN dari swasta yang memang akan berasal dari berbagai sumber. Sementara, anggaran negara hanya akan membiayai 20% dari kebutuhan pendanaan sisanya.

Baca Juga: Hadir Secara Virtual di Forum B20, Elon Musk Kenakan Batik Asal Sulawesi Tengah

Itulah sebabnya, pemerintah mengundang keterlibatan sektor swasta dalam proyek IKN, termasuk di antaranya melalui skema public private partnership (PPP).

Berdasarkan materi paparan yang disiarkan, setidaknya ada 6 jenis insentif yang disiapkan lewat draft regulasi yang tengah digodok. Keenam insentif tersebut meliputi Tax Holiday Investment, Special Treatment on Customs and Excise, Tax Holiday for Office Relocation, Special Tax Treatment for Financial Center, Super Tax-Deduction for Selected Activities, dan Special Treatment for Value-Added Tax.

Bambang memastikan, bahwa proyek IKN bakal mengikuti prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Dengan begitu, proyek KKN Nusantara akan menjadi proyek yang menarik bagi investor yang ingin menanamkan investasi yang berkelanjutan (sustainable),” pungkas Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari