JAKARTA. Pemerintah menjual seluruh saham  milik negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kertas Padalarang. Langkah restrukturisasi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2013 yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 8 Mei 2013 lalu.

Untuk menjual perusahaan ini, pemerintah terlebih dahulu melakukan penambahan modal melalui penerbitan 261.532 saham baru senilai Rp 261.532.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).

“Penerbitan saham baru sebagaimana dimaksud mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan saham negara yang semula 40,77% menjadi 7,75% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor pada PT Kertas Padalarang,” bunyi Pasal 2 PP No. 35/2013 tersebut, seperti yang dirilis oleh laman Setkab.go.id.

Selanjutnya, di hari dan tanggal yang sama (8/5), Presiden SBY melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2013 menyetujui  penjualan seluruh saham milik negara yang ada di PT Kertas Padalarang.

“Penjualan saham sebagaimana dimaksud dilakukan atas keseluruhan saham milik negara pada PT Kertas Padalarang, yaitu sebanyak 25 ribu saham atau sebesar 7,75%, dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” bunyi Pasal 2 Ayat (1, 2) PP No. 36/2013 itu.

Dalam PP tersebut, biaya pelaksanaan penjualan saham negara pada PT Kertas Padalarang ditetapkan Menteri BUMN, dan wajib memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Setelah pelaksanaan penjualan saham, Menteri BUMN memberitahukan secara tertulis banyaknya saham dan besarnya nilai saham yang dijual tersebut kepada Menteri Keuangan,” bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2013.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri