JAKARTA. Pemerintah akan memberikan insentif kepada para pengusaha Jepang yang sudah lama menjadi investor di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan para pengusaha top Jepang yang tergabung dalam Japan-Indonesia (Japinda) di Istana Merdeka, Rabu (27/5). Pertemuan itu juga membahas soal investasi yang telah berjalan selama ini.

"Pemberian insentif bisa diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang sudah terbukti berkinerja baik. Tapi tentu ada aturannya, tapi bahwa kami melakukan studi dan melihat itu ya akan dilakukan oleh Menko Perekonomian," ujar Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir di Istana Kepresidenan, Rabu malam.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu, para pengusaha Jepang juga mengeluhkan sejumlah peraturan di Indonesia yang menghambat investasi. Peraturan itu terutama terkait dengan kepemilikan, syarat investasi hingga persoalan pembebasan tanah.

Menanggapi keluhan itu, Fachir mengatakan, pemerintah akan mengkajinya terlebih dulu.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyebutkan pengusaha yang dibawa oleh Ketua Japinda Yasuo Fukuda adalah mereka yang puluhan tahun investasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan itu di antaranya Sumitomo, Toshiba, Suzuki motor, Mitsubishi, Panasonic, Daihatsu, Mizuho Bank, INPEX, Mizuho Bank, JGC Corporation, dan  Chiyoda. Meski sudah lama, para pengusaha itu juga mengeluhkan persoalan visa kerja yang lama didapatkan.

Ketua Komite Ekonomi Indonesia-Jepang Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sonny B Harsono mengungkapkan, sejumlah proyek juga menjadi pembicaraan dalam pertemuan malam ini yakni terkait dengan propyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam proyek itu, baik investor Tiongkok mau pun Jepang sedang bersaing untuk mendapatkannya. Hingga saat ini, belum ada keputusan pemerintah soal siapa yang akan menggarap proyek tersebut.

Sementara, untuk industri otomotif, Sonny mengungkapkan pemerintah juga berharap kepada Suzuki agar bisa meningkatkan kapasitas produksinya terutama untuk pasar ekspor. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie