BALI. Untuk menekan mahalnya biaya logistik di pelabuhan, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema logistik dari pelabuhan hingga dry port. Perubahan diperlukan agar efisiensi biaya maupun waktu bisa tercapai.

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Ridwan Djamaludin mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengkaji dua upaya menekan biaya logistik dan efisiensi waktu. Pertama, proses clearance berlangsung di dry port. Jadi nanti tidak ada lagi proses clearance di pelabuhan, seperti yang berlangsung selama ini.

Clearance merupakan proses administrasi pengurusan ekspor impor barang yang ditangani kantor bea dan cukai. "Pelabuhan itu hanya buat naik turun barang aja, sementara proses karantina bea cukai semua ada di dry port, jadi tidak lama berada di pelabuhan," kata Ridwan pada KONTAN, Rabu (10/5).

Kedua, pemerintah akan mendorong agar semua barang yang masuk ke pelabuhan menggunakan kereta api sebagai moda transportasi ke dry port. Dengan memakai moda berbasis rel, besarnya biaya logistik truk akibat macet tidak akan terjadi lagi. "Bayangkan macetnya Jakarta, kita sedang berusaha tidak pakai truk yang pakai jalan raya terus, tapi pakai kereta api," ujar Ridwan.

Jika kedua upaya tersebut dijalankan, diperkirakan bisa menurunkan biaya logistik hingga 30%. Untuk itu, pemerintah akan menyelesaikan kajian tersebut secepatnya agar bisa diterapkan tahun ini. "Kajian ini sudah lama soalnya, jadi kita targetkan tahun ini bisa selesai dan diterapkan," katanya.

Terpisah, Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Agus Komarudin mengatakan, pihaknya telah siap jika pemerintah menetapkan kereta api menjadi moda transportasi logistik dari pelabuhan ke dry port. Saat ini KAI baru membuka dua perjalanan per hari dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan kapasitas angkut 60 theus dalam satu rangkaian. "Nanti kami bisa siapkan enam perjalanan dengan kapasitas angkut per rangkaian 30 gerbong atau sekitar 60 theus. Jadi satu hari mengangkut 360 theus," jelas Agus.

Namun kata Agus, untuk menurunkan biaya logistik, diperlukan sinergi semua pihak secara menyeluruh. Keterlibatan rantai logistik seperti biaya loading, trucking harus ditekan juga.

Sebab KAI juga punya kendala dalam menekan biaya logistik, terutama karena biaya Track Access Charge (TAC) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa transportasi. Pemerintah juga wajib memperhatikan hal tersebut. "Hal ini yang perlu dihitung dan mungkin bisa jadi perhatian bila menggunakan logistik kereta api," papar Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie