KONTAN.CO.ID-NUSA DUA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang berkoordinasi untuk memperbaikin ketentuan fiskal sektor usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan reformasi peraturan kontrak hulu migas yang dapat mendorong peningkatan produksi. 

Hal ini dilakukan, agar industri hulu migas sukses memainkan perannya pada saat Indonesia memasuki masa transisi energi, dengan tetap berkomitmen terhadap penurunan emisi karbon.

"Detail kebijakan, masih kami diskusikan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara pada acara The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021), Selasa (30/11). 

Konvensi IOG 2021 merupakan konvensi internasional yang diselenggarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam rangka mendukung pencapaian visi bersama, yaitu target produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) di tahun 2030. Topik transisi energi menjadi salah satu materi diskusi yang menarik perhatian peserta konvensi.

Baca Juga: Izin Usaha Hulu Migas dari SKK Migas Geser ke BKPM

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 3,5 sampai 4 persen pada tahun 2021 dan 2022.  Hal ini diharapkan dapat tercapai melalui kontribusi dari peningkatan produksi industri hulu migas karena mengingat mayoritas industri di Indonesia masih berbasis migas. 

Untuk mendorong meningkatkan produksi migas, perlu usaha-usaha bersama dari semua pihak. Perbaikan investasi dalam industri migas membutuhkan dukungan berupa perbaikan fiskal dan insentif. Selain perbaikan fiscal term, beberapa hal yang harus dilakukan adalah kepastian kontrak, efisiensi dan teknologi, serta good governance dan transparansi.

Desain industri hulu migas ini harus sejalan dengan road map Indonesia menuju net zero emission di tahun 2060. Sinkronisasi tersebut terutama terkait bagaimana Indonesia akan meningkatkan renewable energy, bagaimana Indonesia akan menggunakan bahan bakar fossil dan bagaimana mengutilisasinya untuk mengurangi emisi karbon.

"Oleh karena itu Kemkeu, Kementerian ESDM, SKK Migas serta kalangan industri harus bekerja sama untuk menyusun kebijakan yang sesuai, untuk terus mengembangkan ketahanan energi yang mendukung perbaikan ekonomi," katanya.

Baca Juga: Status SKK Migas Bakal Diperjelas dalam UU Migas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan transisi energi yang mengarah kepada peningkatan pemakaian energi terbarukan. Meskipun demikian, guna menjamin kecukupan pasokan energi dan mendukung kegiatan ekonomi, Indonesia tetap akan membutuhkan minyak dan gas bumi sebagai sumber energi dan bahan baku utama.

"Gas bumi sebagai sumber daya energi yang emisinya rendah tentunya mempunyai peran yang dapat ditingkatkan untuk menggantikan energi fosil lainnya," ujar Menko Airlangga. Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga memberikan apresiasi tinggi atas upaya SKK Migas yang telah membuat perencanaan untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan di hulu migas. 

Editor: Adinda Ade Mustami