JAKARTA. Pemerintah terus berupaya mendorong memperluas pemberian insentif bagi produsen biodiesel. Bila saat ini, insentif hanya dinikmati produsen biodiesel bersubsidi atau public service obligation (PSO), ke depan pemerintah tengah digodok rencana untuk memberikan insentif berupa subsidi bagi produsen biodiesel non PSO.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis Musdalifah mengatakan, usulan pemerintah subsidi yang bakal diberikan kepada produsen biodiesel itu dibagi menjadi dua. Pertama, untuk penyaluran biodiesel PSO besaran subsidi yang diberikan sebesar Rp 4.000 per liter. Kedua, untuk non PSO sebesar Rp 2.000 per liter.

Perlu diketahui, saat ini subsidi biodiesel hanya berlaku bagi produsen yang menjalankan tugas pemerintah alias PSO. Besaran subsidi yang diberikan didasarkan pada Harga Index Pasar (HIP) biodiesel dengan Solar MOPS, sehingga fluktuatif.

Dengan skema baru ini, potensi biodiesel yang akan mendapat subsidi akan bertambah. Bila saat ini biodiesel yang mendapat subsidi mencapai 3 juta liter per tahun, dengan skema yang baru nanti akan bertambah menjadi sekitar 6 juta liter per tahun, atau bertambah sekitar 3 juta liter.

Untuk mematangkan usulan ini, pemerintah saat ini masih membahas intensif antar pemangku kepentingan yang terkait. Termasuk dengan ketersediaan anggaran untuk menutup subsidi ini.

"Kebijakan itu dinamis tergantung kemampuan anggaran namun kami berkomitmen mendorong industri biodiesel ke dapan," kata Musdalifah.

Sejak tahun 2015 diimplementasikan, kebijakan yang mewajibkan perusahaan yang melakukan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) wajib menyetorkan pungutan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit ini mulai terlihat dampaknya.

Sejak 2015 hingga awal tahun ini, dampak positif dari BPDP kelapa sawit mulai terlihat. Harga komoditas CPO yang pada pertengahan tahun 2015 tercatat US$ 437 per ton, meningkat menjadi US$ 620 per ton, atau meningkat 42%.

"Dengan banyaknya nilai tambah yang dihasilkan BPDP kelapa sawit untuk Indonesia, khususnya industri kelapa sawit, keberlangsungan BPDP kelapa sawit sangat penting dilakukan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Adapun beberapa program utama BPDP Kelapa Sawit ini adalah subsidi biodiesel, replanting atau peremajaan perkebunan sawit, promosi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), riset dan pengembangan serta dana cadangan.

Pada tahun 2016, BPDP menggunakan dana subsidi sebesar Rp 10,6 triliun untuk program B20. Dana subsidi biodiesel ini berasal dari pungutan ekspor minyak kelapa sawit yang mencapai Rp 11,7 triliun pada tahun lalu. Dan, sekitar 90% dana tersebut dipakai untuk menutupi subsidi biodiesel sepanjang 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini