JAKARTA. Pemerintah sedang mengkaji untuk menggantikan biaya pemindahan kendaraan berplat hitam menjadi plat kuning. Kajian ini merupakan tindak lanjut pemerintah sesuai hasil rapat kerja dengan Komisi VII DPR.Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, biaya perubahan dari plat hitam menjadi kuning ini kemungkinan akan gratis. "Ada saran-saran supaya jangan dipungut biaya. Nanti kan otomatis dapat BBM subsidi,” ujarnya setelah rapat koordinasi mengenai pembatasan BBM bersubsidi, akhir pekan lalu.Freddy menambahkan Kementerian Perhubungan akan fokus pada pengalihan kendaraan pelat hitam yang dinilai layak dikecualikan dalam pengaturan BBM bersubsidi untuk dialihkan ke pelat kuning. “Detilnya saya tidak ingat, nanti termasuk kendaraan box dalam kota itu,” paparnya.Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PDI-P Ismayatun mengatakan pemerintah semakin terlihat tidak siap dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Dia menilai rencana itu sulit diwujudkan karena ada ribuan mobil yang akan ikut mendaftar menjadi plat kuning. Seperti diketahui, Komisi VII DPR meminta pemerintah mengkaji rencana pembatasan BBM bersubsidi. Ini lantaran DPR menilai pemerintah belum siap melakukan rencana tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah kaji kuningisasi mobil plat hitam
JAKARTA. Pemerintah sedang mengkaji untuk menggantikan biaya pemindahan kendaraan berplat hitam menjadi plat kuning. Kajian ini merupakan tindak lanjut pemerintah sesuai hasil rapat kerja dengan Komisi VII DPR.Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, biaya perubahan dari plat hitam menjadi kuning ini kemungkinan akan gratis. "Ada saran-saran supaya jangan dipungut biaya. Nanti kan otomatis dapat BBM subsidi,” ujarnya setelah rapat koordinasi mengenai pembatasan BBM bersubsidi, akhir pekan lalu.Freddy menambahkan Kementerian Perhubungan akan fokus pada pengalihan kendaraan pelat hitam yang dinilai layak dikecualikan dalam pengaturan BBM bersubsidi untuk dialihkan ke pelat kuning. “Detilnya saya tidak ingat, nanti termasuk kendaraan box dalam kota itu,” paparnya.Anggota DPR Komisi VII dari Fraksi PDI-P Ismayatun mengatakan pemerintah semakin terlihat tidak siap dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Dia menilai rencana itu sulit diwujudkan karena ada ribuan mobil yang akan ikut mendaftar menjadi plat kuning. Seperti diketahui, Komisi VII DPR meminta pemerintah mengkaji rencana pembatasan BBM bersubsidi. Ini lantaran DPR menilai pemerintah belum siap melakukan rencana tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
