Pemerintah Kaji Pemanfaatan CNG, Infrastruktur Hingga Kelayakan Ekonomi Disorot



KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah mengkaji pemanfaatan gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG). Hal ini sebagai demi mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). 

Fithra Faisal, Senior Macro Strategist Samuel Sekuritas Indonesia menilai langkah tersebut menjadi penting mengingat produksi LPG domestik masih belum mampu memenuhi permintaan, sehingga sebagian besar kebutuhan masih ditutup melalui impor. 

“Ketahanan energi berpotensi membaik jika inisiatif CNG berjalan efektif, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor,” ujar Fithra dalam risetnya pada Rabu (29/4/2026). 


Baca Juga: Soal Usulan Gerbong Perempuan, KAI Kami Tak Bedakan Gender, Hanya untuk Memudahkan

MNC Sekuritas melihat inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, dengan konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, yang sebagian besar masih diimpor. CNG dianggap menarik karena berbasis gas domestik (C1–C2) dan sudah digunakan di sektor komersial. Langkah ini mencerminkan dorongan kuat menuju kemandirian energi. 

“Namun, keberhasilan implementasinya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, jaringan distribusi, dan kelayakan ekonomi,” tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (29/4/2026). 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan gambaran bahwa konsumsi LPG nasional saat ini mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, produksi dalam negeri hanya mencapai 1,6 juta - 1,7 juta ton. Artinya, impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton.

Bahlil menyatakan bahwa pemerintah ingin mengoptimalisasi penggunaan gas domestik untuk mengurangi ketergantungan impor. Adapun, bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu. 

Saat ini Kementerian ESDM mencatat ada 57 Badan Usaha Niaga yang bergerak di bidang CNG.

"Sekarang masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi. Ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi bisa kita lakukan," kata Bahlil usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin (27/4/2026).

Baca Juga: Jalur Commuter Line Cikarang-Bekasi Bakal Beroperasi Siang Ini, Sudah Tahap Uji Coba

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News