JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan melakukan kajian terhadap penurunan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan transportasi massa berjenis bus.

Rencana ini sebagai respons imbauan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk kompensasi penerapan insentif pajak atas mobil murah ramah lingkungan atau LCGC. Wakil Menteri Keuangan II, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya telah menerima surat berisi keinginan pemda DKI Jakarta tersebut. Bambang pun mendukung rencana pembebasan bea masuk dan PPnBM transportasi massa.

Sayangnya, Bambang belum bisa memberi tahu kapan kebijakan tersebut akan dikaji. "Intinya secara prinsip kita dukung," ujar Bambang, Senin (11/11). Menurut Bambang, yang jadi kendala pemerintah adalah kendaraan bis itu bisa digunakan untuk dua hal. Pertama, sebagai angkutan umum yang sifatnya sosial. Kedua, kendaraan bis sebagai angkutan pariwisata atau komersial. Nah, hanya kendaraan bis angkutan umum inilah yang akan dinolkan. Pembedaan penggunaan itu yang hingga saat ini susah untuk ditinjau Kemkeu. Nantinya, lanjut Bambang, PPnBM  rencananya akan diturunkan terlebih dahulu baru bea masuk. Karena, untuk dua jenis penggunaan bis itu sama-sama terkena PPnBM. Ke depannya, akan dilihat model pengurangan apa yang akan diberikan.

"Mungkin modelnya Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) kalau misalnya susah membedakan mana yang untuk umum dan mana yang untuk komersial," tandas Bambang. Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengaku belum mengetahui secara pasti kebijakan ini. Dirinya mengaku memang akan ada pengurangan penerimaan pajak kalau ternyata PPnBM terhadap transportasi massa jenis bus dinolkan. Namun pengurangannya tidak banyak. Kepala Ekonom BII Juniman menilai, kebijakan ini sangat positif. Malah seharusnya sudah sejak lama kebijakan ini perlu dilakukan. Kebijakan ini bagus untuk mendorong transportasi massa kita lebih baik lagi. Menurut Juniman, kalau bea masuk ataupun PPnBM bis umum dinolkan, maka harga angkutan bis akan lebih murah karena sebagian besar bis kita didapat dari impor. Efeknya, masyarakat akan beralih ke bis dan bisa mengurangi kemacetan. Untuk soal penerimaan pajak yang akan berkurang, Juniman berpendapat jangka panjangnya apabila kebijakan ini sudah berlaku, pemerintah daerah bisa menerapkan tarif parkir yang mahal sebagai gantinya. "Jadi jangan khawatir pajak kita turun," tandas Juniman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan