KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembang energi terbarukan menyambut positif langkah pemerintah yang tengah memformulasikan alternatif insentif baru untuk sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).

Formulasi insentif pengganti tax holiday ini dinilai penting untuk menjaga daya tarik investasi serta menekan biaya pengembangan proyek di dalam negeri.

Chief Executive Officer (CEO) SUN Energy, Immanuel Jefferson Keusar menilai, skema pengganti tersebut dapat menjadi angin segar bagi industri.

Menurutnya, kepastian insentif akan membantu menurunkan biaya investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan proyek EBT nasional, terlebih jika perumusan opsi kebijakan tersebut turut melibatkan partisipasi dari para pelaku usaha.

Baca Juga: Prabowo di KTT BRICS: RI Tak Mau Bergantung dan Didikte Negara Lain

"Arah yang sedang dikaji pemerintah saat ini seperti perluasan tax allowance, subsidi berbasis penggunaan energi sampai skema Qualified Refundable Tax Credit (QRTC) merupakan opsi yang menarik dan selama prosesnya melibatkan pemain industri maka akan mempunyai dampak yang berarti," ujar pria yang akrab disapa Jeff ini kepada Kontan.co.id, Senin (14/9/2026).

Selain pemanis fiskal, Jeff menegaskan pentingnya dukungan insentif non-fiskal untuk memperlancar eksekusi proyek di lapangan. Ia mendorong adanya keringanan bea masuk impor komponen utama seperti panel surya dan baterai, hingga kepastian penyederhanaan izin serta percepatan proses interkoneksi ke jaringan PLN seperti pada kuota PLTS Atap.

Terkait kelayakan pembiayaan atau bankability, Jeff membeberkan, skala kapasitas proyek PLTS Atap yang relatif kecil masih menjadi kendala. Untuk mengatasinya, para pelaku usaha biasanya mengkonsolidasikan beberapa proyek kecil ke dalam satu portofolio pembiayaan agar dapat memenuhi kriteria nilai investasi minimum yang disyaratkan oleh lembaga keuangan.

"Tantangan lainnya juga adalah kepastian mengenai waktu pengerjaan yang diperlukan untuk mengembangkan proyek PLTS. Misal jika satu proyek diharapkan selesai konstruksi dalam 6 bulan, maka pihak bank atau lembaga keuangan mengharapkan bahwa dalam waktu 6 bulan, proyek sudah mampu menghasilkan pendapatan," ungkapnya.

Baca Juga: Realisasi Penerimaan Pajak 2026 Belum Sesuai Harapan, Target Terlalu Tinggi?

Melihat kondisi tersebut, kejelasan mekanisme koordinasi serta efisiensi perizinan dengan PLN dan pemerintah dianggap sangat penting untuk menjamin kepastian tenggat waktu proyek. 

Kepastian operasional ini dinilai bakal meningkatkan kepercayaan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan, sekaligus mencegah terjadinya penundaan jadwal konstruksi yang dapat merugikan arus kas pengembang.

"Harapan kami sederhana, yaitu proses pengembangan proyek dapat menjadi lebih pasti, tidak berlarut-larut, dan juga insentif yang tepat untuk pelaku usaha. Insentif yang dipertimbangkan dapat menyentuh berbagai pemain di Industri seperti pihak manufacturing, supplier, developer dan yang tidak kalah penting adalah off-taker atau pihak customer yang akan menggunakan listrik dari PLTS," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News