KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengkaji ulang penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah proses pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) selesai.

Langkah ini ditempuh setelah muncul polemik terkait warga yang tercatat dalam desil 9 dan 10 meski merasa kondisi ekonominya belum tergolong kelompok berpenghasilan tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tidak akan mengubah konsep desil menjadi lebih dari 10 kelompok.

Baca Juga: Banyak Polemik, Pemerintah Akan Kaji Ulang Penentuan Desil

Menurut dia, desil secara statistik hanya terbagi dari 1 hingga 10 yang mencerminkan pembagian populasi dari 0% hingga 100%.

"Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100%. Gak mungkin 0-120%, desil 12 itu 120% nanti," kata Airlangga, Jumat (21/8).

Airlangga mengatakan, pemerintah masih menunggu pendataan yang dilakukan BPS melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Sensus tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Setelah proses pendataan rampung, pemerintah akan mengevaluasi kembali penentuan desil dalam DTSEN.

"Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya," ujarnya.

Polemik muncul setelah sejumlah warga mengaku memperoleh hasil pengecekan DTSEN yang menempatkan mereka pada desil 9 atau 10.

Baca Juga: Apakah Bisa Mengubah Desil DTSEN? Ini Panduan untuk Online dan Offline

Padahal, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, dan penghasilan yang mereka miliki dinilai belum mencerminkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Salah satu pengguna media sosial Threads, misalnya, mengaku masuk desil 9 meski masih tinggal di rumah kontrakan tipe 36, hanya memiliki satu mobil bekas, dan mengaku jarang bepergian.

Pengguna lainnya mengaku tercatat dalam desil 10 meski masih tinggal di rumah kontrakan dan hanya mengandalkan penghasilan suami sekitar Rp 3 juta per bulan.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, desil tetap relevan untuk melihat posisi relatif masyarakat, terutama dalam mengidentifikasi kelompok ekonomi bawah.

Namun, penggunaan desil 9 dan 10 sebagai penanda kelompok masyarakat kaya berpotensi menimbulkan persoalan.

Menurut Yusuf, penentuan kelompok ekonomi atas seharusnya menggunakan ambang pengeluaran absolut, bukan semata-mata posisi relatif dalam distribusi penduduk.

Ia menjelaskan, DTSEN pada dasarnya dirancang untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat bawah dengan memperkirakan kondisi ekonomi rumah tangga berdasarkan sejumlah indikator.

Baca Juga: Komisi XI DPR Dorong Pemerintah Kaji Ulang Rancangan Permenkes Produk Tembakau

Dengan pendekatan tersebut, posisi seseorang dalam desil tidak hanya ditentukan dari pendapatan aktual yang diterima.

Karena itu, menurut Yusuf, DTSEN kurang tepat jika digunakan sebagai instrumen untuk menyaring kelompok masyarakat atas.

Yusuf memperkirakan persoalan akan muncul jika desil 9 dan 10 digunakan sebagai batasan untuk membatasi akses masyarakat terhadap Pertalite.

Berdasarkan hitungannya, sekitar 42,9 juta orang yang sebagian besar masih berada dalam kelas menengah berisiko kehilangan akses.

Di sisi lain, jumlah masyarakat kelas atas yang benar-benar menjadi sasaran pembatasan tersebut diperkirakan hanya sekitar 1,19 juta orang.

Baca Juga: Industri Rokok Minta Kemenkes Kaji Ulang Aturan Kemasan Seragam, Ini Alasannya

Kondisi ini menunjukkan risiko salah sasaran apabila desil digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan kelompok masyarakat yang dianggap mampu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News