Pemerintah kaji ulang pembangunan pelabuhan baru



JAKARTA. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah mulai memikirkan ulang rencana pembangunan pelabuhan baru. Pemerintah, kata dia, lebih fokus untuk menata efisiensi dari pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah ada.

"Masalahnya adalah pelabuhan-pelabuhan kita itu utilisasinya sangat rendah. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru, terutama pelabuhan utama, perlu dipikirkan ulang," kata Sofyan seusai melakukan rapat koordinasi pembangunan pelabuhan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/2).

Sofyan mengatakan, yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan masalah inefisiensi yang ada. Dia mencontohkan Pelabuhan Tanjung Priok yang tidak dibuat pelabuhan baru. Namun, di pelabuhan itu, ada penataan melalui perbaikan infrastruktur sehingga kapasitasnya bisa meningkat dua kali lipat dari tahun 2009.


Menurut Sofyan, banyak masalah yang terjadi di pelabuhan Tanah Air. "Contohnya, bagaimana misalnya truk tidak perlu mondar-mandir dengan truk kosong. Nah, ini perlu diperbaiki segera. Bagaimana masalah bea cukai yang perlu ditingkatkan kecepatannya, bagaimana kecepatan dwealing time (waktu tunggu kapal) ditingkatkan. Ini masalah yang klasik sekali. Sejak dulu sudah dibahas, sampai sekarang masih dibahas lagi," kata Sofyan.

Inti dari semua persoalan itu, kata dia, adalah masalah birokrasi. Maka dari itu, untuk membereskan inefisiensi yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan utama, Presiden Joko Widodo bahkan akan memantau langsung perbaikannya setiap minggu. Dengan adanya penghapusan inefisiensi, Sofyan menargetkan biaya logistik berkurang 19%.

"Itu terjadi penghematan sekian ratus triliun bagi industri. Mereka akan bisa ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kepada para CEO yang hadir dalam Kompas 100 Forum CEO memberitahukan mimpinya untuk membangun 24 pelabuhan di Indonesia empat tahun ke depan. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia