JAKARTA. Pemerintah kembali menargetkan angka efisiensi belanja untuk tahun 2012 sebesar Rp 16,8 triliun. Jumlah ini sama dengan nilai efisiensi belanja Kementrian/Lembaga di 2011."Berdasarkan Inpres No.7 tahun 2011 tentang penghematan belanja K/L, dipatok Rp 16,8 triliun di 2012, akan dilakukan minimal sama," kata Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana, seusai sidang membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan pagu indikatif 2012 di Kantor Kepresidenan, Selasa (12/4).Pemerintah pun tetap menegaskan akan terus menekan belanja operasional. Sebut saja soal pembangunan gedung baru atau operasional kantor. "Dilihat dan dikaji ulang efisiensi apakah benar-benar diperlukan untuk 2012," katanya.Nantinya akan diseleski dan dievaluasi oleh suatu tim yang terdiri dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. "Pembatasan biaya-biaya yang tidak perlu semacam perjalanan dinas, mobil atau motor," tegasnyaTerlepas dari itu, pemerintah menargetkan merampungkan penyusunan RKP dan pagu indikatif 2012 pada awal Mei mendatang. Sejauh ini Pemerintah masih menunggu satu kali pembahasan untuk mempertajam RKP dan pagu indikatif tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah kembali patok angka efisien belanja 2012 senilai Rp16,8 triliun
JAKARTA. Pemerintah kembali menargetkan angka efisiensi belanja untuk tahun 2012 sebesar Rp 16,8 triliun. Jumlah ini sama dengan nilai efisiensi belanja Kementrian/Lembaga di 2011."Berdasarkan Inpres No.7 tahun 2011 tentang penghematan belanja K/L, dipatok Rp 16,8 triliun di 2012, akan dilakukan minimal sama," kata Menteri PPN/Bappenas Armida Alisjahbana, seusai sidang membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan pagu indikatif 2012 di Kantor Kepresidenan, Selasa (12/4).Pemerintah pun tetap menegaskan akan terus menekan belanja operasional. Sebut saja soal pembangunan gedung baru atau operasional kantor. "Dilihat dan dikaji ulang efisiensi apakah benar-benar diperlukan untuk 2012," katanya.Nantinya akan diseleski dan dievaluasi oleh suatu tim yang terdiri dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. "Pembatasan biaya-biaya yang tidak perlu semacam perjalanan dinas, mobil atau motor," tegasnyaTerlepas dari itu, pemerintah menargetkan merampungkan penyusunan RKP dan pagu indikatif 2012 pada awal Mei mendatang. Sejauh ini Pemerintah masih menunggu satu kali pembahasan untuk mempertajam RKP dan pagu indikatif tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News