JAKARTA. Kementerian Keuangan akan kembali menyiapkan paket kebijakan ekonomi jilid kedua untuk mengantisipasi krisis yang bisa melanda kapan saja. Saat ini, pemerintah masih menggodoknya.

"Kita fokus keuangan dan akan khusus kita keluarkan khusus kebijakan fiskal, perpajakan seperti itu," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Minggu (27/10).

Namun sayang, Bambang masih enggan menjelaskan lebih lanjut kebijakan apa yang akan dirilisnya dalam waktu dekat. Sebab, baru beberapa bulan lalu, pemerintah juga telah merilis paket kebijakan ekonomi jilid pertama yang memang fokus juga menata fiskal sekaligus moneternya. "Nanti kita umumkan," tambahnya.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Moody's telah memberikan peringatan bahwa rating utang Indonesia bisa turun apabila pemerintah tidak serius dalam menangani masalah defisit anggaran akibat BBM bersubsidi.

Karena hanya peringatan, maka pengaruh dari langkah lembaga pemeringkat Moody’s ini, tidak akan sebesar dengan penurunan outlook yang dilakukan sebelumnya oleh lembaga pemeringkat Standard and Poors.

Akan tetapi, langkah Moodys ini sepertinya merupakan garansi bahwa tekanan jual dari pemodal asing, sepertiya masih belum akan berakhir. "Kita mengerti message mereka, makanya kita cepat langkahnya. Nah, paket kebijakan ini bagian dari reform," tambahnya.

Soal peringatan subsidi, Bambang menganggap bahwa seluruh kebijakan untuk mengantisipasi anggaran subsidi terutama BBM yang membengkak, telah dirilis.Tahun ini, pemerintah tegas menargetkan kuota konsumsi BBM bersubsidi hanya 48 juta KL.

"Artinya harus ada distribusi tertutup. Artinya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Itu menurut saya sudah jadi message yang clear bahwa kita memahami concern dari pihak luar mengenai subsidi kita. Listrik kan sudah kita cut juga," katanya. (Didik Purwanto/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan