JAKARTA. Pemerintah kembali menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi oleh kontraktor kilang minyak Montara yakni PTT Exploration dan Production Australasia dapat diselesaikan paling lambat Juni 2011. Makanya, pemerintah saat ini tengah menunggu pengajuan skema pembayaran ganti rugi. "Kan sudah jelas bulan Juni harus finish, artinya dalam bulan ini harus ada jawaban bagaimana mereka pembayarannya pada bulan Juni," kata Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, Rabu (13/4). Menurut Freddy, meski PT TEP telah memberikan pernyataan kesanggupan untuk membayar ganti rugi. Namun rupanya mereka meminta untuk melakukan verifikasi dari para pakarnya. "Turun ke lapangan mereka, ada beberapa yang belum selesai. Karena misalnya begini, kita bilang si Albert ini tinggal di desa ini di kabupaten ini, dia ingin ngecek benar ada orangnya ini," jelasnya. Sebenarnya Freddy berharap proses verifikasi ini dilakukan tidak lebih dari April. Agar pada bulan Mei nantinya sudah dapat dilakukan pembahasan terakhir dan Juni sudah masuk tahap pembayaran. Sebagaimana diketahui pada 21 Agustus 2009 ladang minyak Montara meledak dan minyak mentah yang diproduksinya tumpah dan menimbulkan pencemaran perairan Indonesia di laut Timor dan telah mengakibatkan kerugian mempengaruhi kehidupan lingkungan dan sosial pada 14 Desa di Pulau Rote (Kabupaten Rote Ndau) dan 8 Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kupang. Estimasi tumpahan 400 barel/hari (64 ton/hari), sumber AMSA dengan luas tumpahan minyak 28.663,10 km2, sumber LAPAN & BRKP, KKP. Pemerintah mengajukan klaim kepada PTTEP Australasia sebesar Rp. 23.271.668.701.873, dengan rincian biaya kerugian sosial ekonomi dan dampak lingkungan sebesar Rp. 17.142.821.635.345 (Rp. 10 triliun lingkungan, Rp.6.342.821.635.345 sosial ekonomi, klaim nelayan Rp. 800 miliar. Biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 4.502.354.000.000, biaya long-term monitoring selama 10 tahun sebesar Rp.1.624.493.982.000 dan biaya operasional Tim Pusat dan Tim Daerah sebesar Rp. 1.999.084.528. Di samping mengajukan klaim atas total kerugian, pemerintah telah mengajukan klaim untuk dana CSR sekitar US$.5 Juta yang akan digunakan untuk pendidikan anak-anak nelayan. Sekarang masih dilakukan pendataan berapa kepala keluarga dan anak yang akan diberikan dana CSR.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah kembali tegaskan penyelesaian kasus Montara
JAKARTA. Pemerintah kembali menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi oleh kontraktor kilang minyak Montara yakni PTT Exploration dan Production Australasia dapat diselesaikan paling lambat Juni 2011. Makanya, pemerintah saat ini tengah menunggu pengajuan skema pembayaran ganti rugi. "Kan sudah jelas bulan Juni harus finish, artinya dalam bulan ini harus ada jawaban bagaimana mereka pembayarannya pada bulan Juni," kata Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, Rabu (13/4). Menurut Freddy, meski PT TEP telah memberikan pernyataan kesanggupan untuk membayar ganti rugi. Namun rupanya mereka meminta untuk melakukan verifikasi dari para pakarnya. "Turun ke lapangan mereka, ada beberapa yang belum selesai. Karena misalnya begini, kita bilang si Albert ini tinggal di desa ini di kabupaten ini, dia ingin ngecek benar ada orangnya ini," jelasnya. Sebenarnya Freddy berharap proses verifikasi ini dilakukan tidak lebih dari April. Agar pada bulan Mei nantinya sudah dapat dilakukan pembahasan terakhir dan Juni sudah masuk tahap pembayaran. Sebagaimana diketahui pada 21 Agustus 2009 ladang minyak Montara meledak dan minyak mentah yang diproduksinya tumpah dan menimbulkan pencemaran perairan Indonesia di laut Timor dan telah mengakibatkan kerugian mempengaruhi kehidupan lingkungan dan sosial pada 14 Desa di Pulau Rote (Kabupaten Rote Ndau) dan 8 Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kupang. Estimasi tumpahan 400 barel/hari (64 ton/hari), sumber AMSA dengan luas tumpahan minyak 28.663,10 km2, sumber LAPAN & BRKP, KKP. Pemerintah mengajukan klaim kepada PTTEP Australasia sebesar Rp. 23.271.668.701.873, dengan rincian biaya kerugian sosial ekonomi dan dampak lingkungan sebesar Rp. 17.142.821.635.345 (Rp. 10 triliun lingkungan, Rp.6.342.821.635.345 sosial ekonomi, klaim nelayan Rp. 800 miliar. Biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 4.502.354.000.000, biaya long-term monitoring selama 10 tahun sebesar Rp.1.624.493.982.000 dan biaya operasional Tim Pusat dan Tim Daerah sebesar Rp. 1.999.084.528. Di samping mengajukan klaim atas total kerugian, pemerintah telah mengajukan klaim untuk dana CSR sekitar US$.5 Juta yang akan digunakan untuk pendidikan anak-anak nelayan. Sekarang masih dilakukan pendataan berapa kepala keluarga dan anak yang akan diberikan dana CSR.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
