KONTAN.CO.ID - Berbagai strategi telah pemerintah terapkan untuk meningkatkan pemanfaatan ekonomi hijau dan biru di berbagai industri. Senior Advisor on Economics and Policy Area PT BRIDS Telisa Aulia Falianty menjelaskan, strategi tersebut antara lain pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebagai baseload pengganti PLTU, ekspor listrik ke Singapura, dan pengembangan data center membutuhkan listrik yang lebih besar.

Menurut Telisa, PLTP merupakan energi terbarukan yang tidak menghasilkan emisi GRK dapat dijadikan salah satu baseload pengganti PLTU batu bara. Selain itu, PLTP dapat beroperasi sepanjang tahun karena potensi energi panas bumi sepanjang tahun bisa mencapai 95%. Selain itu, operasional PLTP tidak terpengaruh oleh cuaca dan bisa memproduksi listrik secara stabil sehingga cocok dijadikan pembangkit yang memikul beban dasar.

Untuk rencana ekspor listrik ke Singapura, pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) sudah berencana akan mengekspor listrik ke Singapura melalui PT PLN (Persero), perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengembangan data center juga membutuhkan listrik yang lebih besar. Telisa menjelaskan, berdasarkan studi dan Scheneider Electric memperkirakan industri teknologi informasi dan komunikasi akan tumbuh pesat sebesar 20,9% dari total global. Sementara itu, konsumsi listrik terbesar pada industri ini berasal dari data center, terutama sistem pendinginnya.

Selain itu, lanjut Telisa, pemerintah juga mulai memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan penghapusan subsidi energi batu bara secara penuh pada tahun 2030. Sebagai gantinya, PLN akan mengganti pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (PLT EBT) pada tahun 2025. Ke depannya, pemerintah juga sedang meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan dan mengembangkan produk hijau.

Telisa memandang, mulai ramainya penggunaan kendaraan listrik dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai tempat menandakan perkembangan ekonomi hijau secara nasional. Untuk itu, Telisa menilai masyarakat harus ikut mendorong strategi ini agar tujuan net zero emission Indonesia tahun 2060 segera terealisasi.

Untuk mendorong pemanfaatan ekonomi hijau, Telisa menjelaskan pemerintah sudah mengembangkan regulasi berupa Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

Untuk meningkatkan investasi, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (green bond). Menurut Telisa, aturan ini dapat menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hijau.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Indah Sulistyorini