KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Dalam rangka mendukung industri ubin keramik, pemerintah kenakan safeguards dengan mengeluarkan aturan terkait Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) asal India dan Vietnam. 

Ketentuan tersebut sebagaimana, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.010/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/ PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik. 

Baca Juga: Produk plastik harus didesain biar bisa didaur ulang, ini alasannya

PMK 111/2020 juga menindaklanjuti atas PMK Nomor 119/PMK.010/2018 tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menyampaikan beleid tersebut secara garis besar adalah mengeluarkan Negara India dan Vietnam dari daftar negara yang dikecualikan terhadap pengenaan BMTP ubin keramik sesuai PMK 119/2018. Sehingga dengan diberlakukannya PMK perubahan ini, maka India dan Vietnam dikenakan BMTP atas impor ubin keramik. 

Adapun besaran serta jangka waktu pengenaan BMTP terhadap impor ubin keramik tidak mengalami perubahan dari PMK sebelumnya, dimana BMTP pada tahun pertama dikenakan sebesar 23%, tahun kedua sebesar 21% dan tahun ketiga sebesar 19% dengan periode pengenaan hingga Oktober 2021. 

Pengenaan BMTP ubin keramik dari India dan Vietnam didasarkan pada data melonjaknya impor ubin keramik dari kedua negara tersebut setelah dikecualikan dari pengenaan BMTP sesuai PMK 119/PMK.010/2018. 

Baca Juga: Neraca perdagangan surplus, membuat pajak impor loyo

“Berdasarkan evaluasi Kementerian Perdagangan pada Desember 2019, impor ubin keramik dari India dan Vietnam pada periode 2018-2019 melonjak masing-masing sebesar 22,72% dan 6,58%,” ujar Febrio dalam keterangan resminya, Jumat (28/8). 

Editor: Tendi Mahadi