KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kerap kali membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menjalankan suatu tugas dan fungsi pemerintahan. Terbaru, pemerintah membentuk Satgas transisi energi dan ekonomi hijau.

Direktur Center of Economic dan Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan, adanya pembentukan satgas menunjukkan koordinasi kementerian/lembaga yang belum optimal. 

"Terlalu banyak bikin satgas ini menunjukkan memang selama ini ada lintas koordinasi kementerian/lembaga yg belum optimal. Masih ada ego sektoral," ujar Bhima saat dihubungi Kontan, Rabu (26/3).

Miliki Keamanan Informasi Standar Internasional, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

Bhima menilai pembentukan satgas karena donor lembaga keuangan internasional yang mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam transisi energi.

Baca Juga: Pemerintah Bentuk Satgas Baru Khusus Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

Yang jelas, Bhima meminta satgas tidak tumpang tindih dangan satgas atau working grup yang sudah ada sebelumnya. 

Kemudian pengambilan keputusan diharapkan bisa lebih cepat. Terutama untuk transisi energi. 

Di sisi lain, Bhima mengungkap pembentukan satgas-satgas yang sebelumnya tidak berjalan optimal, karena masing-masing kementerian/lembaga tidak mengacu pada visi yang sama, tidak berangkat pada titik yang sama. Sehingga evaluasi kinerjanya berdasarkan capaian tiap kementerian. Bukan capaian Indonesia/pemerintah secara keseluruhan. 

"Padahal sudah jelas dari targetnya satgas energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon misalnya," ucap Bhima.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan pihaknya mendukung adanya Satgas transisi energi dan ekonomi hijau.

Baca Juga: Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau Diharapkan Bisa Pacu Investasi di Sektor EBT

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News