JAKARTA. Pemerintah sampai saat ini masih kesulitan untuk mengatasi kemiskinan. Kesulitan ini sebagaimana disampaikan oleh Subandi Sardjoko, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bisa dilihat dari pencapaian target tujuan pembangunan millenium (MDGs).

Berdasarkan hasil evaluasi capaian MDGs yang dilakukan oleh Bappenas terhadap capaian MDGs pada periode 2010- 2014, penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu dari 14 target MDGs pemerintah yang sampai selama hampir lima tahun ini tidak pernah tercapai alias off track.

Sebagai gambaran saja, prosentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sesuai dengan target MDGs adalah 7,5% dari total penduduk Indonesia.

Tugu Insurance Jalin Sinergi Bisnis Strategis dengan Bank Shinhan Indonesia

Namun, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin sampai dengan Maret 2015 mencapai 28,95 juta jiwa atau 11,22% dari jumlah total penduduk Indonesia. Subandi mengatakan, pemerintah menghadapi banyak tantangan untuk mencapai target MDGs yang telah ditetapkan. Salah satunya, belum termobilisasinya sumber daya dari dunia usaha, masyarakat, dan kerjasama dengan mitra pembangunan.

Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, pemerintah juga dihadapkan kepada perlambatan ekonomi global yang ikut menekan ekonomi nasional. "Bagaimana pun itu akan berkorelasi positif, ketika ekonomi melambat, penciptaan lapangan kerja aterhambat, dampaknya ke kemiskinan," katanya.

Meskipun demikian, Sofyan mengatakan, pemerintah akan mencari cara agar angka kemiskinan bisa segera diturunkan. Salah satunya, mengintensifkan program padat karya.

Sofyan mengatakan, program tersebut akan diintensifkan dengan menggunakan alokasi dana desa. Selain itu, pemerintah juga akan memfokuskan penggunaan anggaran untuk program kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

"Presiden sudah perintahkan ke semua menteri untuk melakukan itu," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News