JAKARTA. Polemik yang terjadi tentang kawasan perdagangan bebas atauĀ free trade zone (FTZ) dan pelabuhan bebas Batam masih belum menemukan solusi berarti. Pemerintah belum memiliki jalan keluar untuk memecahkan masalah investasi yang terjadi di kawasan tersebut. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan, kesulitan yang dialami pemerintah, salah satunya, disebabkan banyaknya peraturan yang harus dilihat dan dikaji kembali agar Batam bisa dikembalikan lagi sesuai dengan keinginan pemerintah. "Bahasanya mungkin berat, banyak sekali peraturan dan perundangan yang harus dilihat kembali, sampai-sampai saya sendiri bingung," kata Franky kepada KONTAN, Selasa (12/1). Sayangnya, ia enggan menjelaskan secara rinci aturan apa yang dimaksud.
Pemerintah kesulitan cari solusi Batam
JAKARTA. Polemik yang terjadi tentang kawasan perdagangan bebas atauĀ free trade zone (FTZ) dan pelabuhan bebas Batam masih belum menemukan solusi berarti. Pemerintah belum memiliki jalan keluar untuk memecahkan masalah investasi yang terjadi di kawasan tersebut. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menjelaskan, kesulitan yang dialami pemerintah, salah satunya, disebabkan banyaknya peraturan yang harus dilihat dan dikaji kembali agar Batam bisa dikembalikan lagi sesuai dengan keinginan pemerintah. "Bahasanya mungkin berat, banyak sekali peraturan dan perundangan yang harus dilihat kembali, sampai-sampai saya sendiri bingung," kata Franky kepada KONTAN, Selasa (12/1). Sayangnya, ia enggan menjelaskan secara rinci aturan apa yang dimaksud.