JAKARTA. Pemerintah resmi mengajukan notifikasi untuk penundaan pelaksanaan efektif perjanjian perdagangan bebas alias free trade agreement (FTA) ASEAN- China. Tanpa mau menjelaskan secara rinci, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, surat itu telah diajukan pemerintah. "Surat sudah dikirim ke Sekretariat ASEAN," ucap Hatta di Jakarta, Rabu (13/1).Hatta menjelaskan, langkah pemerintah ini merupakan tindak lanjut kesepakatan hasil rapat koordinasi menteri ekonomi yang membahas masukan pelaku usaha soal FTA ASEAN-China. Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan akan melihat kembali 228 pos tarif. Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha mengkhawatirkan FTA ASEAN-China bakal membuat Indonesia kebanjiran produk impor dari China. Apalagi, industri lokal belum siap menghadapi perdagangan bebas ini. Makanya, banyak pengusaha meminta agar pemerintah mengajukan penundaan perjanjian yang semestinya efektif berlaku mulai tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi