KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengklaim program bantuan pangan non tunai (BPNT) di tahun 2018 lalu  sukses. Hal itu berdasarkan survei lembaga independen MicroSave Consulting Indonesia yang menyebutkan 96% keluarga penerima manfaat (KPM) dan 89% e-warong puas terhadap pelaksanaan program BPNT. 

Perwakilan Microsave Consulting Elwyn Sansius Panggabean mengatakan, survei ini dilakukan dari periode Oktober - Desember 2018, mencakup 93 Kota/Kabupaten di 25 Provinsi. "Dengan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan sekitar 2.398 KPM dan 779 e-warong, serta 30 responden lainnya dari KPM dan e-warong melalui wawancara mendalam," katanya dalam seminar di Hotel Pullman, Senin (28/1).

Adapun pemilihan sampel dilakukan melalui pendekatan acak bertingkat multi-tahap dengan margin error sekitar 5% dan sudah mempertimbangkan ekspansi penerima manfaat BPNT hingga Juli 2018. Hal tersebut linear dengan data angka kemiskinan BPS yang turun menjadi single digit sekitar 9,82% pada Maret 2018 dan 9,66% pada September 2018.

Alwyn juga menyebutkan, berdasarkan temuan dalam riset tersebut, masyarakat penerima manfaat menyatakan lokasi ewarong dekat dengan rumah KPM dengan waktu tempuh sekitar 10 menit (median) dan nilai median biaya pangan per rumah tangga KPM per bulan sekitar Rp700 ribu dengan mayoritas 4-5 anggota keluarga dapat memenuhi satu hingga dua minggu atau sekitar 12-29% kebutuhan pangan keluarga tersebut.

"Temuan tersebut menjadi catatan perbaikan yang signifikan atas pelaksanaan program bantuan sosial pada 2017, karena BPNT berhasil memperbaiki ketepatan dalam hal jumlah dan waktu penyaluran bantuan, pengurangan antrian, proses pencairan yang lebih cepat, serta pengurangan secara signifikan masalah teknis yang dihadapi seperti saldo kosong, kerusakan jaringan/sistem," katanya.

Sebelumnya, pada 2017 dengan bantuan yang sama dari BMGF, MicroSave Consulting juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan BPNT di 13 Provinsi mencakup 43 Kota di mana jumlah responden saat itu sekitar 2.355, yang terdiri dari 1.770 KPM dan S85 e-warong.

Dari sisi e-warong sebagai agen penyalur, kebebasan untuk memilih pemasok bahan pangan dengan pedagang besar dan produsen langsung dalam hal ini petani atau perusahaan penggilingan padi adalah salah satu hal yang paling disukai dalam kerja sama program BPNT ini karena mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Namun demikian, Peran Perum Bulog juga dirasakan tetap penting karena memberikan kemudahan pembayaran sehingga membantu e-warong dalam mengelola modal kerja. Dari hasil temuan riset, misalnya, sekitar 85% KPM memiliki ponsel dan mayoritas di antaranya adalah smartphone.

Hal ini tentunya bisa menjadi masukan bagi pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan alternatif sistem pembayaran dan transaksi baru yang lebih mudah, murah, dan aman bagi masyarakat miskin sehingga risiko seperti lupa 'PlN' bisa ditekan.

Di sisi lain, kepemilikan rekening baru oleh penerima BPNT perlu didorong lebih lanjut pemanfaatannya sehingga dapat mendukung pencapaian program pemerintah lainnya seperti meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan kesejateraan masyarakat miskin melalui peluang usaha baru dari kerjasama antara e-warong, bank, serta Bulog.

Selain itu, untuk memastikan sistem audit dan pemantauan yang lebih akurat dan tepat waktu, perlu dipertimbangkan pengembangan platform sistem pembayaran dan pemantauan seluruh program bantuan sosial oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi sebagai mana dilakukan di negara lain.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli